Indonesian English

BBNKB dan Denda PKB Dibebaskan

Kuningan,- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat P3D Wilayah Kabupaten Kuningan, membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan menghapus denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Juli hingga Agustus 2018 mendatang.
 
“Setelah libur Lebaran, barangkali ada yang belum bayar pajak kendaraan, karena kantor Samsat keburu libur, bahkan bagi yang telat pajaknya sudah sejak lama jangan khawatir. Berapapun tunggakan pajaknya, selama dua bulan ini kita bebaskan dendanya. Jadi pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajaknya saja. Juga untuk BBNKB kita gratiskan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat P3D Wilayah Kabupaten Kuningan, Hj. Susilawati, melalui Kasi Pendapatan dan Penetapan CPDP Kabupaten Kuningan, Yus Muhammad Nizar, Jumat (13/7/2018).
 
Diungkapkannya, meski biaya BBNKB hanya satu persen dari harga jual kendaraan, tapi dengan program yang telah berjalan mulai 1 Juli 2018 dan akan berakhir pada 31 Agustus 2018 ini tetap akan membantu warga karena nilainya cukup besar. Mengingat banyak kendaraan yang nilainya ratusan juta, bahkan ada yang mencapai diatas Rp 1 miliar. Kemudian untuk bebas denda PKB itu per bulan sebesar 2 persen.
“Dari data kami, di Kabupaten Kuningan ada sekitar 40 persen dari jumlah kendaraan yang terdaftar menunggak pajak, mulai 0 tahun sampai 5 tahun. Coba kalau kita kalkulasikan misal untuk kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun dikalikan 2 %, lumayan besar denda pajaknya. Jadi kurang apalagi pihak kami sudah memberikan keringanan. Seharusnya warga termotivasi untuk segera sadar membayar pajak kendaraannya,” ungkapnya.
 
Menurut Yus, untuk mendukung kelancaran program ini, pihaknya sudah menyediakan Samsat Gendong (Samdong), Samsat Keliling (Samling) serta “Paymen Point” di Kecamatan Luragung. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang sudah turut mensosialisasikan program ini, dengan membuat surat edaran ke tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui tayangan audio-visual yang digencarkan oleh Bupati Kuningan, dan juga melalui media sosial,” tuturnya.
Program yang tidak berlaku bagi kendaraan dinas ini, pihaknya menargetkan mendapatkan pajak kendaraan sesuai dengan jumlah potensi di Kabupaten Kuningan, yakni sekitar Rp 8 miliar. (MC Kuningan)