Bupati Hadiri Saresehan Nasional Forum Komunikasi PLKB Indonesia

Kategori: 

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH. memberikan sambutan dalam Undangan Kegiatan Saresehan Nasional Forum Komunikasi PLKB Indonesia di Hotel Pepabri Kuningan, Rabu (02/09/2020). Acara ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Kepala BKKBN Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Advin H. Nofrizal S.P.M.A, Kepala DPPKBP3A Kuningan Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd., pengurus Forum Komunikasi PLKB Indonesia, dan PLKB non PNS perwakilan dari 15 Provinsi.

Dalam laporan yang disampaikan oleh panitia pelaksana Tovan Apriansah, FKPLKB se-Indonesia mengadakan kegiatan bakti sosial peduli kasih. Pelaksanaannya dilaksnaakan pada selasa 1 September di desa Linggarjati, Babakan Jati, dan Sampora, dengan memberikan 50 paket sembako kepada lansia dan keluarga stunting. Untuk sumber anggaran kegiatan bakti sosial dan sarasehan nasional FKPLKB berasal dari sumbangan sukarela PLKB PNS yang tergabung di dalam forum komunikasi PLKB Indonesia.

Kabupaten Kuningan dipilih sebagai tempat acara saresehan karena merupakan salah satu tempat bersejarah bagi kedaulatan RI, yaitu terselenggaranya perundingan linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari perundingan linggarjati adalah tentang pengakuan wilayah Jawa, Sumatera dan Madura. Hasilnya Belanda mengakui wilayah yang diinginkan oleh Indonesia. Perundingan ini dilaksanakan di Istana merdeka 15 November 1946 dan ditandatangi secara sah oleh kedua negara pada 25 maret 1947.

“Saya berharap sejarah dapat terulang kembali dengan forum lembaga komunikasi Indonesia mendapat pengakuan dari pemerintah tentang kejelasan status yang jelas dengan data yang tertera di forum PLKB Indonesia” ujar panitia pelaksana.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua FKPLKB, Ni Ketut Adriyani, PLKB Indonesia mengajak seluruh pihak dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menyampaikan telaah atau mengkaji PP no 17 tahun 2020, perpres no 38 tahun 2020 untuk menjadi bahan pertimbangan menuju keniscayaan kepastian kerja PLKB non PNS di Indonesia. Sementara itu, pada kesempatan ini Bupati Kuningan menyampaikan, melalui sarasehan yang hadir di tengah-tengah perwakilan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, harapannya akan menjadi sebuah rekomendasi dalam melahirkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh ketua FKPLKB, "semoga harapan-harapan yang tercurahkan di pertemuan ini dapat tercapai dan terwujud" pungkas  Bupati (BID/IKP/DISKOMINFO)