Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Buka Layanan SMS 24 Jam ‘2409’ Untuk Informasi Pertanahan

Kategori: 

Badan Pertanahan Nasional kini mengeluarkan layanan Informasi Mobile dalam bentuk SMS Informasi Pertanahan dengan kode akses ‘2409’, yang merupakan salah satu inovasi layanan yang menunjukan komitmen BPN dalam upaya perbaikan mutu layanan. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, DR. Arya Widya Wasista, ST.,M.Si Melalui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Sumartono saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan, layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp 350,- untuk setiap SMS yang dikenakan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk semua jenis penyedia layanan telekomunikasi. 
 

Selanjutnya Sumartono mengatakan, penggunaan kode akses yang singkat dan mudah diingat yakni ‘2409’ merupakan penyatuan berbagai layanan SMS pertanahan yang telah ada di masing-masing Kantor Pertanahan dengan kode akses yang berbeda-beda. 
 
“ ‘2409’ mewakili tanggal dan bulan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu 24 September 1960” dan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya yang ingin memperoleh informasi seputar pertanahan melalui SMS "2409', cukup mengirimkan SMS ke nomor khusus tersebut dengan mengetikan kata kunci sesuai dengan format yang disediakan, maka dalam hitungan kurang dari 5 detik informasi akan segera diperoleh,” kata Sumartono. 
 
Masih kata Kepala Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, adapun layanan informasi yang bisa diperoleh antara lain, Informasi Status Berkas, Informasi Biaya Pengukuran, Informasi Biaya Peralihan, Pengaduan Masyarakat dan informasi-informasi lainnya. Selanjutnya Sumartono menambahkan, bahwa untuk informasi biaya, besarnya biaya yang muncul dalam balasan SMS dari ‘2409’ adalah biaya yang resmi masuk ke kas Negara, sedangkan sesuai Pasal 20 PP 13/2010 biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi, sehingga biaya transportasi,akomodasi dan konsumsi petugas menjadi beban pemohon atau wajib bayar. 
 
Selanjutnya Sumartono menjelaskan, bahwa tujuan diadakannya layanan ini adalah memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. 
 
Berikut adalah cara pengirimannya, untuk Informasi Umum (INFO), Informasi Berkas (BERKAS(spasi)NOMOR BERKAS/TAHUN(spasi)LUAS TANAH) contoh BERKAS 1001/2013 2801-1234, Biaya Pengukuran (UKUR(spasi)KODE PROVINSI(spasi)LUAS TANAH) contoh UKUR 10 5000, Biaya Pemberian Hak (PEMBERIAN(spasi)KODE PROVINSI(spasi)LUAS TANAH) contoh PEMBERIAN 10 1000, Biaya Konversi (KONVERSI(spasi)KODE PROVINSI(spasi)LUAS TANAH) Contoh KONVERSI 10 1000, Biaya Pengakuan Hak (PENGAKUAN(spasi)KODE PROVINSI(spasi)LUAS TANAH) Contoh PENGAKUAN 10 1000, Biaya Peralihan Hak (PERALIHAN(spasi)LUAS TANAH(spasi)NILAI TANAH) Contoh PERALIHAN 1000 1000000, Pengaduan (PENGADUAN#NAMA#NOMOR TELEPON#ADUAN) Contoh PENGADUAN#0811000000#ISI PENGADUAN SAYA, Informasi Kode Provinsi (KODE(spasi)PROVINSI) Contoh KODE PROVINSI. 
 
Berikut Adalah Daftar Kode Provinsi, Aceh (01), Sumut (02), Sumbar (03), Sumsel (04), Riau (05), Jambi (06), Bengkulu (07), Lampung (08), DKI Jakarta (09), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (11), Jawa Timur (12), DI Yogyakarta (13), Kalbar (14), Kalteng (15), Kaltim (16), Kalsel (17), Sulut (18), Sulteng (19), Sulsel (20), Sultra (21), Bali (22), NTB (23), NTT (24), Maluku (25), Papua (26), Malut (27), Banten (28), Kepulauan Bangka Belitung (29), Gorontalo (30), Sulbar (31), Kepuluan Riau (32), Papua barat (33). ( Sumber : Yudi, Bidkom Diskominfo Kuningan )