Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Teknis Validasi Usulan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kategori: 

Bupati Kuningan H. Acep purnama, SH., MH memberikan sambutan dan arahan di Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Teknis Validasi Usulan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di Gedung Serba Guna desa Mandirancan, selasa (06/10/2020). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial beserta jajaran, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kasi Kesra Kecamatan se-Kabupaten Kuningan, beserta Operator SIKS-NG desa se-kecamatan Mandirancan, Pancalang, Pasawahan, dan Japara.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memberian informasi mengenai validasi usulan PBI JKN pada DTKS Kabupaten Kuningan, pemutakhiran data PBI JKN terutama peserta PBI JKN Non DTKS, dan yang memerlukan perbaikan data, penyatuan persepsi secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa kelurahan serta operator SIKS-NG tentang tahapan dan proses perbaikan data PBI JKN, dan pengusulan pada DTKS Kab Kuningan, serta memastikan peserta PBI yang layak mendapat program terhindar dari penonaktifan sebagai peserta PBI JKN.

Berdasarkan fakta dari dilapangan, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), banyak yang harus di perbaharui dan dipadukan agar diperoleh data terbaru dan akurat sesuai dengan kondisi dinamika kependudukan. Hal ini perlu dilakukan, karena penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, harus terintegrasi dalam DTK. Yang dimaksud terlebih dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin mengamanatkan bottom-up process, yaitu alur desa/kelurahan, yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah kabupaten untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.

Pemutakhiran data tersebut diatur dalam Permensos nomor 5 tahun 2019, dilakukan secara berkala selama 4 kali dalam setahun, dan paling sedikit dilaksanakan satu tahun sekali termasuk juga data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN), yang harus terus dilakukan perbaiki datanya secara rutin.

“Saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan sampai terjadi penonaktifan peserta PBI JKN. Padahal berdasarkan kondisi kehidupan peserta PBI JKN tersebut dipandang masih layak untuk menerima program jaminan kesehatan” Ujar Bupati Kuningan.

Ketentuan penonaktifan kepesertaan PBI JKN juga sudah diatur dalam Keputusan Mensos no 79 tahun 2019 tentang penonaktifan peserta PBI dan penggantian dengan peserta baru. Berdasarkan data yang ada mengacu pada SK Menteri Sosial, kuota PBI JKN Kabupaten Kuningan tahun 2019, sebanyak 575.345 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 559.269 jiwa.

Secara umum penonaktifan tersebut karena tidak masuk DTKS. Kartu JKN berturut-turut dua tahun tidak di gunakan peserta, NIK KTP tidak sesuai penerima, serta belum bisa dipadankan dengan disdukcapil, meninggal dunia, memiliki data ganda serta pindah segmen kehidupan atau menjadi lebih mampu dari segi ekonomi. Selanjutnya tercatat sebanyak 215.897 peserta PBI JKN yang harus dilakukan verifikasi dan validasi data, terdiri dari 130.575 peserta PBI JKN DTKS, dan 85.322 peserta PBI JKN Non DTKS.

“Kegiatan pada hari ini, saya nilai sangat strategis dan penting, terutama dalam memastikan penerima PBI JKN di Kabupaten Kuningan, tidak mengalami penon aktifan karena alasan tidak masuk dalam DTKS. Ataupun data kependudukannya tidak valid. Disamping itu juga ada sebagian yang memang harus dinonaktifkan, karena meninggal dunia ataupun meningkat status kehidupan ekonominya.” Lanjutnya.

Bupati kuningan menginstruksikan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil camat, kepala desa/lurah, dan operator SIKS-NG agar ada tanggung jawab bersama untuk memastikan data peserta PBI JKN diperbaiki segera diperbaiki dalam pelaksanaan nya nanti, agar berkordinasi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan, yang selama ini sudah proaktif memberikan informasi data, saran pendapat mengenai data PBI JKN.

“Menyikapi kondisi ini peran pemerintah desa/kelurahan harus hadir untuk memfasilitasi akses sebesar-besarnya bagi warga miskin/kurang mampu, agar mendapatkan PBI JKN. Target waktu perbaikan data PBI JKN, di Kabupaten Kuningan, saya harapkan sudah selesai akhir bulan November 2020, guna memenuhi peluang perbaikan DTKS, pada SIKS-NG di periode empat bulan terakhir.” Pungkasnya. (BID/IKP/DISKOMINFO)