PPK dan Bendahara Dilatih Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebanyak 170 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendara Pengeluaran mendapat pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan pada Kamis (25/09/2014) di Hotel Tirta Sanita Kuningan. Hadir dalam acara tersebut Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Drs. Apang Suparman, M.Si, Nara Sumber LPEM-UI, Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Si serta para peserta pelatihan. Drs. Apang Suparman, M.Si dalam laporannya menuturkan bahwa tujuan diadakannya pelatihan pengelolaan keuangan daerah tersebut karena masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kuningan yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.
 

Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda, menjelaskan dalam sambutannya bahwa salah satu prinsip untuk menciptakan Good Govermance yakni akuntabilitas keuangan yang diimplementasiakan dalam penyejian dan laporan keungan secara baik yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 bahwa penyampian laporan keuangan harus sesuai dengan SAP berbasis aktual.
 

“ Standar akuntansi berbasis aktual ini merupakan hal yang banyak diterapkan di negara-negara maju, di Indonesia baru akan ditetapkan pada 2015, sehingga diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,’” kata Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda.
 

Hj. Utje Ch Suganda juga menekankan bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan daerah yang memadai sangat diperlukan mengingat permasalahan penatausahaan keuangan dapat menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat penting sebagai acuan proses pengambilan keputusan,evaluasi, perencanaan dan penganggaran periode mendatang oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam penatausahaan keuangan daerah perlu dilakukan.
 

Bupati Kuningan juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transfaran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. “ Para peserta yang akan dibekali dengan materi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, akan mampu menyusun sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah,” kata Hj. Utje Ch Suganda.( Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan ).

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah