Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kuningan Capai 94,86 Persen

Anwas Setiadi, SE

Sebagai salah satu bentuk continuous improvement, Pemerintah secara konsisten berkomitmen memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pengalihan pajak tersebut, merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah.

 

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut, merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, manfaatnya begitu dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan terutama  dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tahun ke tahun PAD Kabupaten Kuningan yang berasal dari PBB-P2 terus mengalami peningkatan.

 

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan Dr.H.Dian Rahmat Yanuar melalui Kepala Bidang Penagihan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kunigan, Anwas Setiadi, SE kepada Info Kuningan Rabu (14/1/2015) mengatakan, Pada tahun 2014, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Kuningan mencapai angka 94,86 persen, atau mencapai Rp.13.690.325.914 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.14.431.660.202. rincian tersebut disampaiakn Anwas, berdasarkan Data Penerimaan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Golongan 1-3 menurut Laporan Camat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

 

Selanjutnya Anwas mengemukakan, dari 32 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuningan, yang telah memenuhui kewajiban membayar PBB-P2 100 persen sebanyak 27 Kecamatan, sementara sisanya belum 100 persen.

 

“dari 32 Kecamatan, baru 27 Kecamatan yang telah memenuhi target 100 persen, sementara 5 Kecamatan lainnya belum 100 persen, diantaranya, Kec.Jalaksana baru 99%, Kec.Darma 98%, Kec.Cigugur 89%, Kec.Kuningan 74%, Kec.Kadugede 75%.” Ujar Anwas.

 

Selanjutnya Kabid Penagihan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Anwas Setiadi, SE menghimbau, kepada Kecamatan yang belum mencapai target PBB-P2 100 persen untuk segera melunasinya karena demi kepentingan bersama.

 

“Saat ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan telah bekerjasama dengan Pihak Kejaksaan dan Tipikor, dimaksudkan untuk menyelesaikan secara hukum apabila ada oknum yang menyelewengengan dana pajak, pajak jenis apapun itu yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.” Pungkas Anwas kepada Info Kuningan di ruang kerjanya.(Yudi/BidKom Diskominfo Kng)