Indonesian English

Tanah Untuk Keadilan Dan Kemakmuran

Kategori: 

Untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang di indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan sistem informasi geografis tata ruang ( Gistaru ) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku di setiap daerah.

“Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya,” kata Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, saat Apel Pagi yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang tahun 2018, di halaman Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, Senin (23/9/2018).

Bupati Acep menjelaskan, pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan insfrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah.

Undang-undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti. Oleh karena itu, dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan istansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud.

Menurutnya, tanah merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. ”Pengelolaan tanah seharusnya tidak boleh menjadi sesuatu yang menyengsarakan dan memiskinkan masyarakat,” tandasnya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional harus berada di garis tedepan dalam mengangkat kehidupan masyarakat, maka pada tahun 2018 dalam Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang mengambil tema “Tanah dan ruang untuk keadilan dan kemakmuran". Hal itu mengandung makna tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun negara. (Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan)