Indonesian English
Depan Berita Pemerintahan

Berita Pemerintahan

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, menandatangani surat perjanjian kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu kepolisian dan kejaksaan terkait indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintahan daerah, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, (17/8/2018).

Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dadang Supardan meminta Korpri Kabupaten Kuningan menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agen perekat kebinekaannya.

“Korpri harus mampu menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, golongan dan organisasi,” kata Sekda Dadang Supardan, dalam sambutannya pada Upacara Hari Kesadaran Nasional, di Halaman Setda Kabupaten Kuningan, Selasa (17/7/2018).

Upacara memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dipusatkan di Halaman Setda Kabupaten Kuningan, Senin (16/7/2018). Acara itu dihadiri sejumlah kepala SKPD, kepala bagian, camat, kepala desa serta para pegawai lingkup Setda Kabupaten Kuningan.

Sebanyak 490 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kuningan dilantik Bupati Kuningan H. Acep Purnama, Senin (16/7/18). Sejumlah pejabat yang dilantik yaitu pejabat di beberapa di beberapa SKPD diantaranya, Kearsipan dan perpustakaan, UPTD Pendidikan, UPTD Pusat Kesehatan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja. Acara pelantikan pejabat itu disaksikan Penjabat Sekda Kuningan, Drs. Dadang Supardan, Asisten Administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan. 

Wakil Bupati Kuningan, Dede Sembada, menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Horison Tirta Sanita, sekitar kawasan wisata Sangkanhurip Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Jumat (13/7/2018).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 56 Ayat 1 mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yaitu suatu metoda untuk mengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis serta membandingkan kebutuhan pegawai yang tersedia.

Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dadang Supardan, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditunjuk oleh pengguna anggaran agar memahami regulasi yang ada. Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Perpres Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, di Ruang Linggajati, Aula Rapat Setda Kabupaten Kuningan, Senin (9/7/2018).
 
Wakil Bupati Kuningan, Dede Sembada, menghadiri acara Silaturahmi Keluarga Besar Kunci Bersama, di Hotel Horison Tirta Sanita, Senin (9/7/2018). Ia menyambut gembira atas digelarnya acara tersebut.
 
“Saya berharap melalui silaturahmi bisa mempererat jalinan persaudaraan serta kerjasama yang baik pada masa kini dan masa mendatang,” kata Wakil Bupati Kuningan, Dede Sembada.
 

Kabupaten Kuningan selain memiliki alam yang indah serta lahan yang subur sangat potensial untuk dikelola dengan baik. Hal itu perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Bupati Kuningan H, Acep Purnama melantik Penjabat Sekretaris Drs. H. Dadang Supardan, M.Si, seusai acara Apel Pagi di halaman Setda Kabupaten Kuningan, Senin (2/7/2018). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten, Drs. Uca Somantri, M.Si, menyatakan hal itu dilakukan sesuai Keputusan Bupati Kuningan nomor 821.27/KPTS.198-BKPSDM/2018, Drs.

Halaman

Berlangganan RSS - Berita Pemerintahan