Inspektorat Kabupaten Kuningan

Alamat
:
Jl. R.E. Martadinata No.94 Kode POS 45514
Telp./Fax3
:
(0232)871643/871643
e-Mail
:
Website
:

PROFIL PIMPINAN

Nama
:
Drs. NURAHIM, M.Si
NIP
:
19680720 199003 1 006
Pangkat
:
Pembina Tk.I / IV.b
Foto
:

PROFIL LEMBAGA

 

Kepegawaian

Gol.I :
1
Org
Gol.II :
10
Org
Gol.III :
36
Org
Gol.IV :
9
Org
Total :
56
Org

 

Struktur Organisasi

  1. Inspektur
    1. Sekretariat
      1. Sub Bagian Umum
      2. Sub Bagian Keuangan
      3. Sub Bagian Program
    2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
    3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
    4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial
    5. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Aset daerah
    6. Kelompok Jabatan Funsional

 

Visi

"Pengawasan internal pemerintah yang perofesional dalam rangka mendukung tewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik"

 

Misi

  1. Meningkatkan kulitas SDM pengawasan
  2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan
  3. Meningkatan sinergi pengawasan di daerah
  4. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah daerah

 

Tugas

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan0 desa

 

Fungsi

  1. Perencanaan program pengawasan.
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
  3. Pemeriksaan, pengutusan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

 

Tujuan

  1. Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional
  2. Mewujudkan tertib pelaksanaan pengawasan
  3. Meningkatkan tertib pertanggungjawaban pelaksanaan kegitan
  4. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja internal dan external di bidang pengawasan
  5. Menigkatkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah.


PROGRAM KERJA

  1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  2. Pemeriksaan Khusus
  3. Pemutakhiran tindaklanjut hasil pemeriksaan
  4. Riviu Laporan Keuangan Daerah
  5. Evaluasi laporan Akuntabilitasi dan Kinerja Pemerintah (LAKIP)
  6. Pengkajian Penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
  7. Pelatihan teknis Pengawasan