552 CPNS Diangkat PNS

Sebanyak 522 CPNS dari tenaga honorer kategori II formasi 2013-2014 menerima petikan SK pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PNS serta pengambilan sumpa di GOR Ewangga, Senin (28/12/2015). Penyerahan Petikan SK tersebut secara simbolis diserahkan oleh Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda. Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawian Daerah (BKD) Kab. Kuningan, Ade Priatna menjelaskan Jumlah CPNS dari tenaga honorer kategori II formasi 2013-2014 sebanyak 523 orang namun dalam pelaksanaanya hanya terdapat 522 orang CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS TMT 1 Januari 2016 dimana terdiri dari tenga guru sebanyak 347 orang, tenaga medis senayak 40 orang dan tenaga teknis/administrasi sebanyak 135 orang “ sedangka satu orang CPNS dari tenaga honorer kategori II yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah dari tenaga guru SD, karena yang bersangkutan mmengundurkan diri sehingga diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS”.
 

Sementara Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda menegaskan bahwa PNS yang bertugas di lingkungan Pemkab Kuningan bakal dikenakan sangsi berat apabila melakukan pelanggaran aturan disiplin termasuk atasannya (setingkat pimpinan) yang lalai dalam melakukan pembinaan terhadap bawahannya, maka terkena sangsi juga “ oleh karena itu Saudara-saudara harus menaati peraturan pemerintah tentang disiplin, terutama dalam tataran implementasi. Apabila ada pelanggaran, maka Saudara dapat dijatuhi hukuman disiplin, bahkan sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS”.
 

Bupati Kuningan juga menjelaskan bahwa petikan SK 100 persen disertai pengucapan sumpah pegawai tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan dan hakikatnya merupakan ikrar terhadap Negara dan Tuhan Yang Maha Esa “ selain itu harus dipahami, dihayati dan diamalkan dengan sepenuh hati yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab maupun pengabdian terhadap negara, pengabdian tersebut harus disertai pula niatan dan itikad baik untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, dengan demikian, keputusan masyarakat akan tercapai secara optimal sehingga akan merasa terayomi dan terlindungi atas keberadaan paratur pemerintah daerah tersebut”. ( Sumber : YHNS, Bagian Humas Setda Kuningan Kuningan ).

Share