Bupati Buka Rapim Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kab.Kuningan

Kategori: 

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tema “Mempertegas Posisi BPD, Menuju Good Governance Desa” yang secara resmi dibuka oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH. pada Sabtu (19/12/2020) di Hotel Purnama Mulia.

Anggota BPD merupakan salah satu pilar kokohnya penyelenggara ekonomi daerah. Fungsi politik anggota BPD sebagai ranah aspirasi dan penguasa terhadap pemdes sangatlah penting dalam menentukan kemajuan suatu desa.

Tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai posisi yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi BPD “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Sehingga tanpa adanya BPD rancangan peraturan desa tidak dapat ditetapkan. Hal ini sesuai dengan 3 pilar BPD, yaitu Pengawal Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat Desa, Penjaga Kewibawaan Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dan Pelopor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Ketua Pelaksana Rapimda Drs. Yayat Supriatna, MM. menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memberikan tempat sekretariat dan kenaikan tunjangan BPD dari 5% selama 5 tahun ke belakang, menjadi minimal 20%, harapnya.

"Untuk kepengurusan yang akan datang mohon dengan hormat agar Bapak bisa menambahkan anggaran, agar bisa membuka Rapimda dan akan mendorong pemilihan kepengurusan selajutnya sampai ke tahap pelantikan." Ujarnya.

Menurut Ketua Pengurus PABPDSI Provinsi Jawa Barat, Feri Radiansyah, ST. Berdasarkan hasil musyawarah nasional, BPD berubah dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi Badan Perwakilan Desa. Ia juga mengatakan bahwa BPD se-Indonesia ingin kembali pada proses perwakilan karena memiliki hak legislasi dan intervasi.

“saya berpesan, ke depannya Rapimda harus melahirkan kompetensi agar bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah karena dalam waktu dekat ini mungkin saja Desa akan menjadi bagian otoritas full bagi Pemerintah Pusat.” Ujarnya.

Dalam sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh Kabid Pemdes Provinsi Jawa Barat, Asep Nandang Rasad, SIP., setiap anggota BPD diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan inovasinya untuk menghindari persoalan hubungan disharmonis antara BPD dan Pemerintah Desa.

“Saya berharap dari hasil rapimda persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh indonesia provinsi jawa barat ini dapat menyesuaikan diri dan bekerja agar paham dengan situasi kondisi potensi problem yang ada dimasyarakat. Selalu mengedepankan budaya jujur, gotong royong, kebersamaan, dan terbuka didalam bekerja sehingga dapat melayani masyarakat secara meksimal.” Ujarnya.

Melalui pertemuan ini Bupati Kuningan mengajak anggota BPD untuk bersama-sama membangun kekuatan paradigma dalam bentuk pembangunan desa yang sepenuhnya didasarkan atas kesamaan pemahaman terhadap otonomi asli desa.

“Saya berkeyakinan bahwa, peserta pertemuan ini pada hari ini mempunyai pemahaman yang sama dalam menyikapi pengertian yang sepenuhnya didasarkan pada rumusan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.” Ujar Bupati Kuningan.

Bupati Kuningan juga berpesan agar kedepannya terdapat ruang komunikasi yang baik dengan harapan dapat terjalinnya sinergitas antara para kepala desa dan BPD demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Pemdes Provinsi Jawa Barat, Ketua DPD PABPDSI Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Panitia Penyelenggara Rapat Pimpinan Daerah BPD Kabupaten Kuningan, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan dan Para Pimpinan BPD Kecamatan. (Bid/Ikp/Diskominfo)

 

 

 

Share