Bupati Kuningan Melantik Anggota BPSK Periode 2014-2019

Kategori: 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna akhir barang dan jasa, maka pada hari Jum’at (30/05), Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda, melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Periode 2014-2019 bertempat di Ruang Rapat Linggajati Setda Kuningan. Acara tersebut dihadiri oleh, Wakil Bupati Kuningan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kuningan, Setda Kab. Kuningan, Direktur Pemberdayaan Konsumen Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Para Kepala Dinas di Lingkup Pemerintahan Kab.Kuningan, para Staff Ahli Bupati Kuningan, para Assisten Daerah Kab.Kuningan, para Kepala SKPD dan Camat se-Kab.Kuningan, Ketua Kadin Kuningan dan sejumlah undangan lainnya.

Anggota BPSK yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kuningan berjumlah 9 orang, terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 3 orang unsur konsumen dan 3 orang unsur pelaku usaha.
Selesai melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK, selanjutnya Bupati Kuningan memberikan sambutan dihadapan anggota BPSK dan tamu undangan. Dalam sambutannya Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda mengemukakan bahwa, dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan satu karunia bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, karena BPSK merupakan Pengayom masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kerugian penggunaan barang dan jasa.
“ Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini di Kabupaten Kuningan, telah terjadi polemik-polemik atau keributan-keributan yang diakibatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang perlu kita sikapi bersama. Hal ini tentu memerlukan penanganan yang serius dari kita selaku aparatur pemerintah yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan pengayoman kepada masyarakat,” kata Utje.
Selanjutnya diakhir sambutan, Bupati berharap, dengan dibentuknya BPSK mampu memberikan konsultasi perlindungan konsumen sebagai pengguna akhir barang dan jasa, menjembatani terhadap setiap sengketa konsumen di daerah serta dapat menjalankan tugas-tugas lain yang telah menjadi kewenangan dalam menerima pengaduan dan  menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan baik secara konsoliasi, mediasi maupun arbitrase. ( Sumber : YS, Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan ).

Share