Bupati Kuningan Membuka Kegiatan Penyuluhan Hukum Pada Desa-Desa

Kategori: 

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH. membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Pada Desa-Desa di Hotel Prima Resort Sangkanurip, Cigandamekar, Selasa (08/12/2020). Dalam hal tersebut pemerintah daerah berupaya mengadakan penyuluhan hukum peraturan daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Dalam kesemptan ini Bupati menyampaikan, bahwa pelaksanaan program pembangunan Kuningan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis kebijakan bidang hukum diantaranya melaksanakan interaksi yang terkoordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan bagi upaya menciptakan stabilitas serta tegaknya supremasi hukum dengan upaya pembinaan penyuluhan, advokasi dan bantuan hukum.

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya tertib Bupati menyampaikan bahwa menyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin kendalaan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang. Pendirian bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan izin mendirikan bangunan.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. IMB diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten kecuali bangunan gedung fungsi khusus penerbitannya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.” Ujar Bupati

dalam pemberian pelayanan IMB kepada masyarakat perlu di tunjang dengan pembiayaan yang memadai.  Pembiayaan akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dl lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk me-minimalisir dampak negatif dari pemberian izin. dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya perizinan dl bidang bangunan.

“Pemberian IMB dilakukan dalam rangka terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang, kelayakan bangunan, legalitas hukum, dan efisiensi pelayanan di daerah. sedangkan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran. pemberdayaan danpengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. “ Ujarnya

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah berdasarkan kebijakan kepala daerah sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. oleh sebab itu, diperlukan peraturan daerah tentang kepemudaan untukmewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah.

Serta sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor B Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka ditetapkanlah peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang badan permusyawaratan desa.

Bupati juga menyampaikan BPD merupakan Badan Permusyawaratan di Tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahaan Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. 

“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Forum Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang di selenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin kendalaan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan Tata Ruang.” Ujarnya

Dalam pemberian pelayanan IMB kepada masyarakat perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dl lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk me-minimalisir dampak negatif dari pemberian izin. dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya perizinan dl bidang bangunan

Dalam kesempatan ini Ketua Panitia Manan Abdul Manan, M.Pd melaporkan  pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, karena dengan bertambahnya kewenangan yang di miliki oleh pemerintah Daerah maka semakin bertambah pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh  pemerintah.

“Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang kewajiban dan tanggung jawab serta kuasa keputusan perundang-undangan ini, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta menginformasikan seluruh prodak hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik.” Ujar Ketua Panitia Ketua Panitia Manan Abdul Manan, M.Pd

Pada kesempatan ini juga Bupati menyapaikan bahwa dengan diimplementasikannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah konsekwensinya akan menuntut lebih banyak kreatifitas daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

“selanjutnya dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin kendalaan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang. pendirian bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan izin mendirikan bangunan.” Imbuhya

Serta pemberian IMB ini dilakukan dalam rangka terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang, kelayakan bangunan, legalitas hukum, dan efisiensi pelayanan di daerah. sedangkan dalam rangka pembangunan manusiaindonesia seutuhnya, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran. pemberdayaan danpengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah berdasarkan kebijakan kepala daerah.sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. oleh sebab itu, diperlukan peraturan daerah tentang kepemudaan untukmewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah.

Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan, kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang penyadaran pemberdayaan dan meliputi pengembangan pemuda dalam rangka membangun kapasitas dan daya saing pemuda karakter

selanjutnya dalam peraturan daerah ini secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kuningan serta diatur tanggung jawab juga tentang peran dan hak pemuda seperti pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi da kemitraan, prsarana dan sarana, dan organisa kepemudaan, serta pengaturan mengenai peran masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberi penghargaan, pendanaan, serta akses permodal.

Bupati berharap dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Kuningan tentang kepemudaan akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan pada umumnya serta memberikan kontribusi Kabupaten Kuningan. Khususnya pencapaian visi sebelum mengakhiri sambutan pada acara hari ini,

“Saya mengucapkan selamat atas peran serta saudara saudara sekalian dalam mengikuti penyuluhan hukum peraturan daerah kabupaten kuningan tahun anggaran 2020. semoga dengan disosialisasikannya peraturan daerah ini kesadaran hukum masyarakat akan lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.“ Pungkas Bupati  

Acara tersebut di hadiri oleh Kabag Hukum budi Alimudin, SE, M.Si ,  Kadis DPMPTSP Agus Sadeli, M.Pd , Kadis Porapar Toto Toharudin, M. Pd , sama H. Akhmadffaruk, S.Sos.,M.Si. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan serta undangan lainnya.(BID/IKP/DISKOMINFO)

 

Share