LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2013

Kategori: 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, maka pada hari Senin (05/05) DPRD Kabupaten Kuningan kembali menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD NO. 172/KPTS.01-DPRD/2014 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2013.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, S.Sos dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, Para Staff Ahli Bupati, Para Assisten Daerah, Para Kepala SKPD, Para Camat dan sejumlah undangan lainnya.
Rana Suparman, S.Sos, pada Sidang Paripurna tersebut mengatakan bahwa, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, merupakan Progres Report Bupati setiap akhir tahun yang disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan tanggapan dan penilaian dari DPRD.
Selanjutnya Rana mengatakan, LKPJ Bupati tersebut akan dikaji dan dibahas oleh DPRD dan hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD berupa rekomendasi kepada Bupati yang berisi catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan, maupun kritik untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Akhir Tahun 2013, yang dibacakan oleh juru bicara DPRD Kabupaten Kuningan, menerangkan bahwa, parameter atau standar yang digunakan dalam penilaian LKPJ tersebut adalah dokumen perencanaan yang dimiliki, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. Selanjutnya setelah mengevaluasi LKPJ Bupati, DPRD masih menemukan kekurangan kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan dari berbagai sektor, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dll. Untuk mencapai keberhasilan di berbagai bidang dalam Pemerintahan Kabupaten Kuningan, DPRD mengajak kepada semua pihak untuk meninggalkan pola-pola kebijakan yang diskriminatif, non-kooperatif, konsumtif, serta realisasi yang kontradiktif dengan pencapaian akhir yang negatif menuju pola-pola yang efektif, efisien, kooperatif, adil dan merata, dengan pencapaian akhir yang positif menuju msasyarakat adil dan makmur.
Sementara itu Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda dalam sambutannya mengatakan, LKPJ merupakan hal yang penting dalam sebuah tatanan pemerintahan, oleh karena itu dalam LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2013, diharapkan masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Kuningan dapat memberikan konstribusi positif baik melalui pikiran dan lain sebagainya untuk menuju Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018. ( Sumber : YS, Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Kuningan ).

Share