Pemkab Kuningan Bentuk Tim Verifikasi Bantuan Hibah

Kategori: 

KUNINGAN-Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bentuk tim verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hibah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kejaksaan, inspektorat dan unsur kementerian agama Kabupaten Kuningan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemberian bantuan. Hal ini disampaikan Sekda Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si , Kamis (17/3/2022) di Ruang Kerja.

Sekda mengatakan, bantuan hibah ini merupakan refleksi dari kesungguhan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merealisasikan komitmen penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan sarana keagamaan agar lebih berdaya dalam menjalankan program yang berdimensi, meningkatkan kualitas akidah umat serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Sebelumnya diterangkan  Sekda, bahwa pada  Senin, (13/3/2022) pemerintah daerah bersama tim telah melaksanakan sosialisasi khususnya kepada calon penerima hibah keagamaan tahun anggaran 2022, Tentang mekanisme pemberian dan pengelolaan bantuan hibah yang bersumber dari APBD sekaligus memberikan pemahaman dan edukasi terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana salah satu terkait pemberian hibah dan bansos.

Upaya ini, kata sekda dilakukan  agar meminimalisir kekeliruan penerima bantuan hibah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga dapat melaksanakan proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjaan daerah dengan tepat sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Untuk mekanisme pemberian bantuan hibah Tahun Anggaran 2021, baik hibah uang maupun barang yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota maupun APBD provinsi harus diusulkan melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Kemendagri yang bisa di akses langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan, bantuan hibah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan laporannya.  (IKP/DISKOMINFO) 

Share