Pemkab Kuningan Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran

Kategori: 

KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya terus meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, hal tersebut dikatakan Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH. pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (23/6/2022) bertempat disalah satu Hotel Kuningan.

"Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya, termasuk para pekerja migran atau masyarakat Kuningan yang bekerja di luar negeri," ucap Bupati.

Kemudian, Bupati menjelaskan pekerja migran menjadi satu komponen tenaga kerja yang berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara, sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap mereka.

"Pekerja migran di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa karena pentingnya keberadaan mereka, sehingga sudah seharusnya diikutkan dengan upaya perlindungan yang baik dari pemerintah," ujarnya.

Bupati juga menambahkan, bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Dimana, satu dalam pelaksanaannya, kata Bupati, dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan Nasional.

“Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia,” jelasnya.

Sementara, Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono, menyampaikan, kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik selain untuk menjalin silaturahmi antar para aparatur desa dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan manfaat dan pencerahan dalam pelayanan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

“Pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi PMI sesuai dengan prosedur agar dapat mendapatkan perlindungan yang maksimal di setiap tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Semoga bapak dan ibu sekalian dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik, untuk kemudian dapat menyampaikan informasi bekerja ke luar negeri secara benar kepada masyarakat atau warganya,” ungkapnya. (BID/IKP/DISKOMINFO)

Share