Penggabungan Jamin Kualitas Sekolah

Pemaparan materi_ppg oleh Muh. Muttaqin, konsultan PPG dari UIN Bandung

KUNINGAN – Untuk penataan dan pemerataan guru (PPG) di Kuningan, dapat ditempuh kebijakan penataan dan pemerataan PNS, alih-fungsi PNS structural menjadi fungsional guru, penyesuaian rombel dengan ruang kelas, kerjasama dengan kemenag dalam pemerataan guru PAI, optimalisasi tenaga sukwan, regrup/merger, dan pembelajaran kelas-rangkap. Dari tujuh alternatif itu, kebijakan merger menjadi prioritas kebijakan PPG di Kuningan karena, mengacu pada PP 74 tahun 2008 tentang rasio guru-siswa ideal 20:1, masih ada 30% sekolah kecil dengan rasio di bawah 20 siswa per rombel (SPR) yang tersebar di empat belas kecamatan di Kuningan.

Demikian dikatakan oleh Asep Taufik Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang disampaikan oleh Dedi Supardi, sekretaris Disdikpora, pada lokakarya Perencanaan Implementasi Kebijakan PPG di Kuningan (20/5). Taufik sebut kebijakan merger akan diatur dalam peraturan bupati. Forum lokakarya ini dimaksudkan untuk membahas pengajuan rancangan perbup tersebut. Perbup ini mengacu pada Permendikbud nomor 161 Tahun 2014 tentang juknis BOS 2015, PP no 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-1019, PP no 74 Tahun 2008 tentang guru sebagai pemegang sertifikat pendidik, dan Juknis sertifikasi 2015 tentang urutan penetapan peserta.

Erna Irnawati, coordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, memaparkan latar belakang dan proses USAID membantu Kuningan dalam hal penataan guru. Menurutnya, guru yang berkualitas cenderung menumpuk di daerah perkotaan. Sementara sekolah-sekolah di daerah pelosok banyak mengalami kekurangan guru. Guru yang berkualitas, imbau Erna, mestinya merasa terpanggil untuk berpindah ke sekolah yang masih tertinggal agar kualitas sekolah meningkat. “Pendidikan yang berkualitas itu merupakan hak setiap anak. PPG tiada lain kecuali upaya untuk memenuhi hak anak itu,” papar Erna. Ia juga berharap, tunjangan sertifikasi seyogyanya dapat meningkatkan keprofesionalan guru.

Jajang Kusnendar, konsultan USAID PRIORITAS yang juga dosen UPI Bandung, menyebut bahwa kebijakan merger merupakan langkah paling visible bagi upaya PPG di Kuningan. “Upaya merger sudah dimulai di Kuningan beberapa tahun lalu dan seyogianya kebijakan ini lebih diformalkan dan dioptimalkan melalui kebijakan bupati,” tutur Jajang. “Perbup menjadi acuan bagi pihak-pihak berwenang untuk melakukan penggabungan sekolah,” ucap Muttaqien, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Moh. Sulhan, dosen UIN Bandung, mengatakan, pada saat konsultasi publik bulan Januari lalu mengemuka tujuh alternatif kebijakan mengenai PPG. “Dari tujuh alternatif itu, regrouping atau merger menjadi prioritas kebijakan karena itu merupakan pilihan mendesak,” ujar Sulhan. Akan tetapi, kata Sulhan, pilihan regrup bukan tanpa risiko. Sebab itu, pihaknya mengimbau Kuningan untuk melakukan analisis risiko kebijakan mengenai dampak sosial-budaya, resistensi, kendala internal-eksternal, dan kemudian menyusun strategi untuk mengatasinya.

Tono, Kabid Mutasi BKD, mengaku sangat terbantu oleh USAID dalam melakukan penataan dan pemerataan guru yang di Kuningan sudah dilaksankan sejak taun 2012 sesuai SKB Lima Menteri. “Khususnya workshop ini sangat membantu BKD melempangkan jalan penerapan kebijakan bupati mengenai penggabungan sekolah dengan segala risiko dan strategi implementasinya,” ujar Tono.

Warsa, kepala SD 2 Jabranti, berharap kebijakan merger tidak dilakukan untuk sekolahnya karena jarak sangat jauh. “Bila digabung, mungkin anak harus menempuh jarak sepuluh kilometer untuk datang ke sekolah,” ujarnya memberi alasan. Untuk itu, forum lokakarya memberikan saran merger hanya dilakukan untuk sekolah kecil yang berdekatan atau satu hamparan. [DS] ( Sumber : Ahmad Syaiful Bahri USAID PRIORITAS via info@kuningankab.go.id )

Pak Sekdis, Pak Kabid Pendas, dan Kabid Mutasi BKD mendengarkan pemaparan materi oleh konsultan PPG
Jajang_konsultan USAID PRIORITAS untuk program penataan dan pemerataan guru
Ppeserta sedang memaparkan hasil diskusi PPG
Rudi Sopiana Ependi dari USAID PRIORITAS sedang berdiskusi dengan kepala kepala SMP se Kuningan
Share