Prona 2016, Kantah Kabupaten Kuningan Targetkan 3.600 Bidang Tanah

Kategori: 

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tranparansi dan pelayanan prima, sekaligus membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kuningan telah menyiapkan 3.600 persil sertifikat Hak Atas Tanah melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2016.
 

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan melalui Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, H. Iswandi Sudrajat, SH, Selasa (16/02/2016) kepada Info Kuningan di ruang kerjanya. Selanjutnya, H. Iswandi menjelaskan, untuk Prona Tahun 2016 akan disebar di 14 Kecamatan dengan 24 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, hal tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan seleksi berdasarkan permintaan atau minat masyarakat serta kesiapan dalam kelengkapan berkasnya.
 

“Untuk Prona 2016, kami telah menargetkan sebanyak 3.600 bidang tanah, lebih banyak dari tahun sebelumnya yakni 2.750. dan ditargetkan selesai bulan Juni mendatang sebagaimana instruksi Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI pada pertemuan beberapa waktu lalu di Bandung,” ujar H.Iswandi.
 

Ketika ditanya masalah biaya, H. Iswandi menjelaskan bahwa, ketika berkas permohonan dari masyarakat lengkap dan masuk di Bagian Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, maka pembiayaannya ditanggung oleh negara.
 

“Prona itu tidak gratis, tapi dibiayai oleh negara melalui Anggaran DIPA BPN Provinsi Jawa Barat dan Anggaran DIPA Kantah Kab.Kuningan. mulai dari penyuluhan, pengukuran, pendataan, pengumuman, pembuatan serifikat dan penyerahan sertifikat itu semua ditanggung Negara. Bahkan Kami pun telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Desa di Lokasi Kegiatan Prona Perihal Pungutan dalam Kegiatan tersebut, dimana isinya menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pungutan biaya pengukuran dan sertifikasi tanah. Bila pun ada petugas yang melakukan pungutan, silahkan laporkan pada kami, kami akan menindaknya sesuai ketentuan yang berlaku.” Jelasnya.
 

Masih menurut H. Iswandi, sementara biaya selama melengkapi berkas pertanahan seperti pembuatan akta, materai dll maka pembiayaannya ditanggung oleh pemohon masing-masing
 

“Tidak semua masyarakat bisa mengikuti program Prona, melainkan ada persyaratan khusus antara lain, masyarakat berpenghasilan rendah, luas tanah di bawah 500 meter, tanah adalah hak milik adat bukan tanah negara serta permohonan sertifikasi merupakan permohonan sertifikasi tanah untuk pertama kalinya,” pungkas H.Iswandi. ( Sumber : MC Kuningan/Yudi ).

Share