PWI Kuningan Gelar Workshop Pemahaman UU ITE

Kategori: 

KUNINGAN- Untuk meningkatkan kapasitas wartawan di internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan mengadakan acara Workshop Peningkatan Kapasitas dengan Tema Pemahaman Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi anggota PWI serta implementasinya dalam dunia pers yang diikuti 40 peserta, bertempat di Mayang Catering, Sabtu (8/5/2021) sore, dilanjutkan dengan Buka Bersama.

Ketua PWI Kuningan, Nunung Khazanah, S.IP mengatakan, kegiatan workshop ini sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, terutama dalam hal kualitas pemberitaan yang profesional, beretika dan bisa beradaptasi dengan peraturan serta Perundang-undangan yang ada, seperti halnya UU ITE.

Dalam kesempatan menghadirkan Narasumber dari Polres Kuningan, Kasatreskim diwakili Kanit Tipiter IPDA Dahroji SE, dan Anggota Unit Tipiter Brigadir Perrilez Hartanto, SE. yang membahas masalah UU ITE Tahun 2018, tentang seputar pidana diantaranya pencemaran nama baik dan sara. Dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si dengan pembahasan Tangkal Hoax dengan Cakap.

Dr. Wahyu Hidayah, M.Si mengatakan, Apa itu Hoax ?. Hoax adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran seperti diungkapakan Curtis D MacDougall, salah seorang Wartawan. Dan Hoax ini ada tiga macam, diantaranya Missinformasi, Dissinformasi, dan Malinformasi.

Ia menjelaskan Hoax Missinformasi (Salah informasi) Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan tanpa ada tendensi untuk merugikan orang lain. Dan Hoax Malinformasi (Informasi yang benar). Sayangnya, informasi itu digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu.

“Selanjutnya Hoax Dissinformasi (Informasi Tidak Benar) Informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu jika informasi itu tidak benar. Informasi ini merupakan kebohongan yang sengaja disebarkan untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Dr. Wahyu Hidayah, M.Si. juga berbagi Tips atasi Hoax, diantaranya dengan memeriksa ulang judul berita provokatif. Judul berita kerap dimanfaatkan para penyebar berita palsu dengan mendistorsi judul yang provokatif. Dan Mengecek sumber berita lain dilakukan agar informasi yang diterima bukan hasil rekayasa.

Selanjutnya dengan meneliti alamat Situs Web, Dewan Pers memiliki data lengkap semua institusi pers resmi di Indonesia. Data yang terhimpun itu bisa digunakan oleh pembaca sebagai referensi apakah sumber berita yang dibaca telah memenuhi kaidah jurnalistik sesuai aturan Dewan Pers.

“Bahkan bisa dengan cara membedakan fakta dengan opini. Jangan menelan mentah-mentah ucapan seorang narasumber yang dikutip oleh situs berita. Cermat membaca korelasi foto dan caption yang provokatif,” ungkapnya.

Adapun Dasar Hukum terkait Hoax, Ia menerangkan ada di Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu dalam Tausiyahnya, Ustad Mamat Rahmatullah, menerangkan, kaitan dengan jurnalis adalah profesi yang sangat mulia, tapi profesi tersebut akan menjadi tidak mulia dan tidak manfaat bahkan tidak berpahala jika beritanya Hoax dan Fake News karena sama artinya dengan fitnah. Alfitnatu asyaddu minal qatl- Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. (BID IKP/DISKOMINFO)

Share