Tim TKPK di 32 Kecamatan di Kab. Kuningan Selesai Semua Dilantik

Kategori: 
Tim TKPK di 32 Kecamatan Selesai Semua Dilantik

Kuningan ,- Dalam rangka penguatan lembaga penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan, sejak tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020 Bappeda membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kuningan yang anggotanya terdiri atas stakeholder penanggulangan kemiskinan di 32 kecamatan. Kegiatan pelantikan TKPK dilaksanakan Terakhir hari Jumat (11/12/2020) di empat lokasi yaitu Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Maleber dan Kecamatan Kalimanggis.

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan presiden ri nomor 15 tahun 2010 ditindaklanjuti dengan peraturan dalam negeri nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota, dan keputusan bupati kuningan nomor 463.3 tahun 2010 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kuningan.

Pelantikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dilakukan oleh empat tim berbeda yang masing-masing diketuai Tim 1 Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH., Tim 2 Wakil Bupati Kuningan H. M. Ridho Suganda SH., M.Si., Tim 3 Sekda Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. dan Tim 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dr. Deni Hamdani, SE., M.Si.

Dalam Penutupan Pelantikan TKPK, Bupati Kuningan beserta rombongan Tim 1 melantik TKPK Kecamatan Ciawigebang dan Cipicung, Wakil Bupati Kuningan beserta rombongan Tim 2 melantik TKPK Kecamatan Cibereum dan Cibingbin, Sekda Kabupaten Kuningan beserta rombongan Tim 3 melantik TKPK Kecamatan Lebakwangi dan Maleber, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda beserta rombongan Tim 4 melantik TKPK Kecamatan Kalimanggis dan Cidahu.

Menurut Bupati Kuningan, data kemiskinan harus selalu update. Dengan adanya pemutakhiran data maka pelaksanaan program dan sarana kegiatan dalam menangani kemiskinan semakin terarah. “Kita ketahui bersama, selama Covid-19 ini hampir semua sektor terpengaruh. Baik ekonomi, swasta, dan sebagainya” ungkapnya.

Pemutakhiran data dilaksanakan untuk menindaklanjuti peraturan Mendagri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penjelasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan SDM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembaharuan data kemiskinan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang lebih objektif di lapangan.

“Pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang valid by name by address. Kewenangan ini dilaksanakan Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Pertimbangan dari dibentuknya TKPK tingkat kecamatan ini adalah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar lintas sektor dan pemanggu kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan sampai level bawah,” tutur Wakil Bupati.
 
"Dengan adanya pelantikan TKPK, Sekda Kabupaten Kuningan berharap kedepannya di Kabupaten Kuningan akan mampu menanggulangi kemiskinan dengan strategi edukasi dan gerakan yang dilakukan bersama-sama antara swasta, akademisi, masyarahat dan media." ujar Wakil Bupati Kuningan.
 
Wakil Bupati Kuningan berharap, dengan dibentuknya TKPK tingkat kecamatan dapat bersama-sama melakukan upaya percepatan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.
 

"Diawali dengan pemetaan, seluruh jajaran harus fokus dalam bekerja. Kalau ini efektif dan tepat, pasti akan berhasil sehingga TKPK akan mampu menyampaikan laporan ke Bappeda untuk kedepannya dirumuskan desa mana yang akan di tuju." Ujar Sekda Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren kemiskinan di Kabupaten Kuningan dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan adalah 12,22%. Sedangkan, pada tahun 2019 terdapat 123.160 orang penduduk miskin atau 11,41% dari jumlah penduduk. Setelah bencana nasional pandemi covid-19, berdasarkan data BPS, di tahun 2020 angka kemiskinan kabupaten kuningan meningkat menjadi 12,82%.

Potensi peningkatan kemiskinan tersebut telah diprediksi sebelumnya dengan melakukan penyesuaian target capaian angka kemiskinan pada tahun 2020 dari awalnya 11,31% menjadi 13,58% yang dituangkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. (BID/IKP/DISKOMINFO).

 

Share