Undang-Undang No 30 Disosilisasikan

Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2014

Undang–Undang tentang Administrasi Pemerintahan merupakan paduan yang menjadi standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktivitas pemerintahan dari seorang pejabat. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan memberi jaminan hukum kepeda pemerintah dan masyarakat dalam menangkal segala tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam sebuah pemerintahan harus selalu linier dan kontinyu untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang baik demi kemajuan sebuah pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Organsasi dan  Pemberdayaan Aparatur Setda Kabupaten Kuningan, Drs. Yudi Nugraha M.Pd dalam acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2015 pada Kamis (22/10/15).
 

Lebih jauh Drs Yudi Nugraha menjelaskan bahwa administrasi sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan adanya undang-undang ini pengambilan kebijakan tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan serta tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap pengambil keputusan.
 

Sementara itu Wakil Bupati Kuningan dalam sambutannya menegaskan bahwa Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan panduan yang  menjadi standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktivitas pemerintahan dari seorang pejabat “ dengan panduan tersebut seorang pejabat dalam melaksanakan pemerintahan bisa sama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan dan penggunaan kewenangan, atribut, delegasi, mandat dan bahkan penggunaan kewenangan deskresi”
 

H. Acep Purnama juga mengatakan bahwa birokrasi harus tahan banting terhadap segala tantangan dengan tidak melayani dirinya sendiri tetapi membuka ruang kepada seluruh  komponen masyarakat untuk mendorong kemajuan pembangunan dan yang lebih penting  adalah pemerintah harus berani melakukan inovasi dengan memanfaatkan hukum atau regulasi yang melindungi segala bentuk kepentingan “ oleh karena itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan memberi jaminan hukum kepada pemerintah dan masyarakat dalam menangkal segala tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan,” kata Wakil Bupati Kuningan tersebut.
 

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) orang peserta  yang terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, unsur Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, unsur Kejaksaan Negeri Kuningan, unsur Pengadilan Negeri Kuningan, unsur Kepolisian Resort (Polres) Kuningan, para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan serta Para Auditor Inspektorat Kabupaten Kuningan.
 

Sedangkan narasumber atau pemberi materi pada pelaksanaan kegiatan tersebut Rini Widiantini, SH. MH, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN dan RB Republik Indonesia, Setiyono, SH, MH, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung, dan Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Universitas Parahiyangan Bandung. ( Sumber : YHNS, Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan ).

Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2014
Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2014
Share