Wabup Buka Sosilisasi Undang Undang No 14 Tahun 2008

Kategori: 

Seiring dengan bergulirnya reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transformasi informasi, ketersediaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi publik adalah merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab ( Good Governance ), serta pelayanan informasi yang memadai akan dapat mendukung berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga mendorong hubungan timbal balik yang positif antara masyarakat dengan pemerintah seperti yang dikutip dalam acara pembukaan Sosialisasi Undang Undang No 14 Tahun 2008 yang dibuka oleh Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama bertempat di Hotel Tirta Sanita, Selasa (20/05).

Dalam kesempatan acara tersebut yang diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Dudi Abdurachim, MT sangat disambut dengan penuh apresiasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari setiap Kabupaten yang berada di wilayah 3 Jawa Barat, Beliau menyampaikan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, dimana menurut UU No.14 Tahun 2008 pasal 13 untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik harus menunjuk PPID dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaannya PPID tersebut dibantu oleh pejabat fungsional. Dalam informasi terbuka, badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala dengan penyebarluasan informasi dengan penyampaian yang mudah dipahami.dan untuk informasi yang dikecualikan menurut pasal 17 UU KIP Informasi apabila dibuka menghambat penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan luar negeri., Isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat, mengungkap rahasia pribadi, memorandum dan surat antar/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.
Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si. sebagai nara sumber menyampaikan bahwa terdapat paradigma dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dengan aspek sebagai berikut Aspek Status Informasi Publik, Fokus Badan Publik, Kepastian Layanan, Kepastian Pelaksana, Kepastian hukum, Akuntabilitas layanan
Agar hal tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditunjang oleh standar operasional prosedur (SOP) dalam layanan informasi publik yaitu pemilahan jenis informasi, struktur dan job PPID, rosedur layanan informasi, prosedur layanan tanggapan keberatan, menetapkan standar biaya, prosedur penyelesaian sengketa infomasi, membuat dan mengumumkan laporan layanan info serta prosedur pengawasan dan evaluasi.
Dalam sosialisasi tersebut, Dr. Setia Gumilar sebagai narasumber melengkapi pula  keterbukaan informasi sebagai bagian dari penguatan birokrasi, yaitu dikemukan mengenai solusi penguatan birokrasi yaitu dengan diimplementasikannya UU KIP dapat mewujudkan birokrasi sebagai media untuk melakukan pelayanan publik yang berdasarkan pada kebutuhan publik, melakukan reformasi birokrasi dengan jalan Perubahan mindset: melayani masyarakat, Reformasi Politik : Merubahan tarik menarik antar elit, Desentralisasi Kewenangan, pelaksanaan tugas yang otonom, tidak menunggu bahkan intervensi atasan, menerapkan teknologi informasi sebagai media melaksanakan efektivitas kerja aparat birokrasi, Revitasliasai aparat birokrasi yang dipercaya dalam melayani publik, membangun birokrasi yang sensitif (Sense Making Organization), dengan cara : Meningkatkan kemampuan individu aparatur, responsif terhadap perubahan lingkungan sekitar, optimalisasi peran pemimpin yang melihat ke berbagai lapisan : atas, bawah, samping, dan ekternal, menjalin budaya kerjasama antara unsur yang ada dalam sebuah sistem birokrasi,the community-oriented enabling authority model birokrasi yang menekankan pada demokrasi partispiatif dan tanggung jawab pada masyarakat. ( Sumber : Mey, Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan ).

Share