Tugas Pokok :

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintahan umum lainnya

Fungsi :

• Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
• Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja PerangkatDaerah;
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah;
• Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah; dan
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

• Mengoordinasikan program dan langkah-langkah kerja Sekretariat Daerah;
• Menyusun rencana strategis, program kerja serta laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah;
• Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
• Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran daerah;
• Mengarahkan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah;
• Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta ;
• Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah dan pembinaan aparatur pemerintah daerah;
• Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan melaksanakan fungsi Sekretaris Muspida;
• Mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
• Mengarahkan pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
• Menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bupati;
• Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi :

• Sekretaris Daerah;
• Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  • Bagian Tata Pemerintahan;
    • Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
    • Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
    • Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
  • Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    • Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
    • Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    • Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  • Bagian Hukum.
    • Sub Bagian Perundang-undangan;
    • Sub Bagian Bantuan Hukum;
    • Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
• Asisten Perkonomian dan Pembangunan;
  • Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    • Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
    • Sub Bagian Perekonomian;
    • Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  • Bagian Administrasi Pembangunan;
    • Sub Bagian Penyusunan Program;
    • Sub Bagian Pengendalian Program;
    • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  • Bagian Pengadaan Barang / Jasa.
    • Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa;
    • Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    • Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa.
• Asisten Administrasi Umum
  • Bagian Umum;
    • Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    • Sub Bagian Perlengkapan;
    • Sub Bagian Rumah Tangga.
  • Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    • Sub Bagian Perencanaan;
    • Sub Bagian Keuangan;
    • Sub Bagian Pelaporan.
  • Bagian Organisasi;
    • Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    • Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
    • Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
    • Sub Bagian Protokol;
    • Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
    • Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
• Staf Ahli Bupati;
• Kelompok Jabatan Fungsional.