KUNINGAN- Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH membuka Kegiatan Sosialisasi Sistem Penilaian Kesesuaian PPPK Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022, bertempat di Aula SMKN Kuningan, Rabu, (23/11/2022).
Dikatakan Bupati Acep, seperti diketahui bersama bahwa arah kebijakan pengadaan ASN Guru Tahun 2022 dilakukan hanya untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan SE Menteri PAN RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 Tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 Tanggal 22 Oktober 2021. Selanjutnya Dasar Hukum Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Yaitu Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 20 Tahun 2022 Dan Permendikbud Ristekdikti Nomor 349/P/2022.
Sistem Penilaian Seleksi PPPK Tahap 3 Tahun 2022 menggunakan Sistem Penilaian Observasi, dimana tim penilai terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior. Hal ini merupakan sistem penilaian baru yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk lebih transparan dan akuntabilitas tinggi. “ Kita sebagai pelaksana di daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seleksi dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga akan menghasilkan sumber daya yang unggul” tutur Bupati.
“ Titik berat dari pelaksanaan seleksi yaitu bagaimana kita sebagai aparat pemerintah menjaga citra dan marwah ini. oleh karena itu saya selaku bupati menegaskan dalam penilaian tersebut tidak terjadi hal-hal yang bersifat subjektif sehingga akan merugikan peserta seleksi” Ucapnya.
Diharapkan, tim penilai memahami betul kompetensi peserta. Apalagi tim ini dari sekolah asal peserta. Artinya, penilai dan peserta berasal dari sekolah yang sama. “Tidak sekadar melihat siapa kemudian dipilih. Pastikan tim penilai mampu memilih yang terbaik sesuai kompetensi,” ujarnya.
Lanjut Bupati berpesan untuk bapak dan ibu yang menjadi observer atau tim penilai agar melaksanakan penilaian dengan mengacu pada ketentuan dan aturan yang sesuai dengan petunjuk teknis.
“ Tak ada jalan pintas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkab berkomitmen menjaga marwah rekrutmen PPPK harus secara jujur dan terbuka” Tegas Bupati. (Bid IKP/ Diskominfo).
Mekanisme Observasi Seleksi PPPK Guru. Mekanisme observasi seleksi PPPK guru 2022 wajib untuk guru ketahui, khususnya guru yang masuk pada kategori P2 dan P3.
Pasalnya untuk seleksi PPPK guru 2022 kali ini hanya guru yang masuk pada kategori P1, P2, dan P3 yang bisa dan lanjut mengikuti seleksi PPPK guru 2022.
Kita ketahui sendiri dari pemerintah tidak membuka formasi untuk pelamar umum atau P4 terbatas hanya sampai P3 atau prioritas 3.
Seleksi observasi pada PPPK guru 2022 menjadi mekanisme pelamar P2 dan P3 bisa lolos pada seleksi PPPK guru 2022. Ketentuan seleksi observasi PPPK guru 2022 untuk guru yang masuk ke kategori P2 dan P3 ini, nantinya akan menjalani seleksi kesesuaian, khususnya pada linieritas ijazah guru.
Lebih lanjut, pada PPPK guru 2022 ini, di seleksi observasi juga turut memberikan kesempatan bagi guru non ASN khususnya yang berasal dari sekolah induk, untuk ditempatkan di sekolah induknya.
Apa Itu P1, P2, P3 dalam PPPK Guru 2022? Berikut Penjelasannya. Pendaftaran Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru resmi dibuka sejak 31 Oktober sampai 13 November 2022. Terdapat perbedaan kategori pelamar dalam seleksi penerimaan PPPK Guru 2022, yaitu P1, P2, dan P3. Apa perbedaannya? Berikut penjelasannya.
Dalam siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 35846/B-KS.04.01/SD/K/2022 dijelaskan bahwa para pelamar PPPK Guru P1, P2, P3 diperbolehkan mendaftar seleksi pada jadwal yang sudah ditentukan. Dijelaskan pula kategori P1, P2, P3 tersebut berarti Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3.
Perbedaan Kategori Pelamar P1, P2, dan P3 PPPK Guru 2022. Dikutip dari situs bkn.go.id, berikut penjelasan tentang kategori pelamar P1, P2, dan P3:
Prioritas 1 (P1): Peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (JF) guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.
Prioritas (P2): Pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai eks Tenaga Honorer K-II (TH K-II) yang tidak termasuk dalam prioritas 1.
Prioritas (P3): Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada Dapodik.
Ada pula P4 atau pelamar umum, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbud Ristek dan/atau pelamar yang terdaftar di Dapodik.
