Daftar Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama Perizinan/ Produk Layanan

 Izin Prinsip

Penanggung Jawab Perizinan

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;  
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;  
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal;  
6. Peraturan  Bupati  Kuningan  Nomor  15  Tahun  2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Persyaratan

1. Formulir Permohonan; 
2. Photo copy KTP;  
3. Photo copy NPWP; 
4. Photo copy  Akta  Pendirian Perusahaan dan Perubahan dengan pengesahan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM;  
5. SKU disertai rincian investasi dan penjelasan produk;  
6. Rekomendasi kementerian/ Lembaga pembina; 
7. Surat Pernyataan Pemohon. 

Setelah memperoleh Surat Rekomendasi / Persetujuan penanaman Modal perlu mengurus Izin-izin : 

1. Penanaman Modal Non Fasilitasi : 
2. Surat Rekomendasi Penanaman Modal;  
3. Izin Lokasi/ Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;  
4. IMB; 
5. Izin Gangguan;  
6. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL;  
7. Izin lain sesuai jenis usaha.  

Penanaman Modal untuk PMA dan PMDN : 

1. Surat Rekomendasi Penanaman Modal;  
2. Izin Lokasi/Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;  
3. Izin Mendirikan Bangunan;  
4. Izin Gangguan;  
5. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL;  
6. Izin Usaha Tetap;  
7. Izin lain disesuaikan dengan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku.

Jangka Waktu (Hari)

Biaya/Tarif

Ket