KUNINGAN-Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH hadir pada kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara, yang bertempat di Hotel Grage Sangkan Sangkanurip. Rabu (10/5/2023).
Hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsudin, S.H, LL.M, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK RI R. Yudi Ramdan Budiman S.E., M.M., Ak., CFrA., CSFA, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., ACPA., CPA (Aust)., CA., CFrA., CSFA, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan.
Dalam laporannya Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional mengatakan bahwa penting sekali kegiatan sosialisasi ini dalam rangka membangun dialog yang konstruktif, khusunya pada hari ini mengundang dari gabungan kelompok tani dan pelaku UMKM untuk mencari jalan keluar dalam mengawal keuangan negara yang baik serta memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan secara transparan.
“Saya harap juga melalui kegiatan ini dapat menjadikan ikhtiar dalam meningkatkan pemahaman prinsip akuntabilitas demi kemakmuran masyarakat, untuk memastikan setiap uang negara yang dikelola, dicatat, dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku”, Ungkapnya.
Sementara itu Bupati Acep dalam sambutannya mengapresiasi pada BPK RI bersama anggota perwakilan DPR RI Jawa Barat X yang telah menginisasi kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelumnya Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan telah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan tahun 2022 dari BPK, predikat tersebut dipersembahkan untuk masyarakat Kuningan yang telah bahu-membahu bekerja keras serta mempercayai dalam pengelolaan keuangan negara dan semoga predikat ini dapat dipertahankan menuju kesempurnaan.
“Dalam mengelola keuangan negara kita harus memperhatikan transparansi, akuntabel sesuai dengan azas kepatutan, kewajaran dan pemerataan pembangunan yang berada di tengah-tengah masyarakat”, Terang Bupati Acep.
Sementara itu Didi Anggota DPR RI, perlu diperhatikan bahwa penting pewangawasan kelola keuangan oleh BPK, hal ini BPK merupakan suatu institusi yang memeriksa pengelolaan keuangan negara baik dari pusat sampai ke daerah. Menurutnya pengelolaan negara ini akan jauh lebih baik apabila dari perencaanaannya di rencanakan dengan baik sehingga berbagai potensi penyimpanagan bisa di minimalisir dan tidak ada celah kesalahan. (BagProkompim/SetdaKuningan).
