KUNINGAN – Upaya menjembatani hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar dialog lembaga kerjasama (LKS) Tripartit antara unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah, berlangsung di Aula Permata Kuningan, Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Kamis (13/06/2024).
Dialog ini membahas kaitan kepatuhan pemberi kerja kepada pekerja dan pencegahan perselisihan hubungan industrial serta menyangkut syarat kerja meliputi hak dan kewajiban yang belum diatur dalam undang-undang sehingga perlu diatur dalam hubungan kerja.
Dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit Kabupaten Kuningan, menyebutkan bahwa peran lembaga kerjasama (LKS) Tripatrit harus menjadi perhatian semua pihak dalam upaya terciptanya pembangunan bidang tenagakerja yang kondusif dan berkualitas khususnya di Kabupaten Kuningan.
“Hal ini diamanatkan sesuai UU No 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 107 bahwa perlu dibentuknya LKS Tripatrit sesuai dengan tingkatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota” ujar Iip.
Iip juga ingin melalui pertemuan ini akan memperkuat kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antara tiga unsur Tripartit. Karenanya Iip Hidajat menitipkan tiga hal.
“Pertama terus jaga komunikasi dan koordinasi sehingga bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
“Kedua, jadikan Tripartit ini sebagai wadah diskusi yang saling merumuskan saran pendapat menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan.
“Dan terakhir, saya harap hasil pertemuan ini dapat meningkatkan produktifitas, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan perbaikan iklim investasi sehingga dampaknya dapat mengurangi pengangguran” tutur Iip.
Sebelumnya, dalam laporan Kepala Disnakertrans, Dudi Fakhrudin, bahwa peserta pembinaan terdiri dari 75 pengusaha, 75 pekerja dan unsur pemerintah.
“Adapun materi sosialisasi dalam kegiatan ini meliputi 3 aspek, yakni kebijakan umum Disnakertrans Kabupaten Kuningan, norma kerja, kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi program BPJS Kesehatan” papar Dudi. (BagProkompim/SetdaKuningan)
