KUNINGAN- Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, bersama seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komanda daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), hadir dan mendengarkan langsung arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/9/2022).
Dilansir dari laman www.setkab.go.id, dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan terkait pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa dunia sekarang dalam kondisi sulit. “Ekonomi dunia sedang tidak menentu, mulai dari Krisis pangan dunia, krisis energi, penyesuaian harga BBM, krisis finansial serta Inflasi yang menjadi momok dan tugas berat di setiap negara dan daerah,” terangnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengajak, seluruh pemangku kebijakan untuk kompak dan bersatu, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah, termasuk kementerian. “Contohnya, seperti kita mengurus Covid-19 kemaren, kalau kita kompak semuanya, maka kita akan bisa melewati krisis ini,” ucap Presiden.
Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.
“Saya senang, Alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ujarnya.
Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog. “Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” imbuhnya.
Dalam upaya mempercepat pengapusan kemiskinan ekstrim, dikatakan Presiden, pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.
“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.
“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.
Menyinggung pariwisata, Presiden meminta jajaran pemerintah di daerah, untuk menggalakn pariwisata dalam negeri, karena Indoensia kaya akan potensi wisata.
“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” tuturnya.
Presiden menyebutkan, Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain.
“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri?,” kata Presiden.
Kepala Negara memandang, banyaknya masyarakat yang berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata, mengingat jumlah wisatawan mancanegara yang datang juga belum meningkat.
“Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati,” tandasnya.
Sementara, menanggapi arahan Presiden, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda mengungkapan, jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan siap menjalankan amanah pimpinan negara di daerah.
Dikatakan Wabup, untuk menangani berbagai urusan yang disampaikan Presiden, perlu diterapkan kebijakan dan strategi secara cermat oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan program sesuai dengan alokasi anggaran.
“Bapak Presiden mengingatkan kita tentang inflasi, dan kita harus waspada. Untuk itu, kita harus melakukan inovasi-inovasi melalui program unggulan. Tentunya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah,” singkat Wabup. (Bid IKP/DISKOMINFO)
