KUNINGAN,- Menindaklanjuti hasil vidio conference Sekda Provinsi Jawa Barat dengan Sekda se-Jawa Barat pada Sabtu tanggal 11 April 2020 jam 17.00 WIB, terkait Rencana Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19. Pemerintah Kabupaten Kuningan langsung bergerak cepat melakukan Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 dengan para Asisten Daerah Lingkup Setda Kab. Kuningan, Kepala Bappeda, Kepala Dinsos, Kepala Indagkop, Kepala Kesbangpol, Inspektur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala DPMD dan Camat se- Kab. Kuningan, Minggu 12 April 2020 bertempat di Ruang Crisis Center/Ruang Rapat Linggajati Setda Kab.Kuningan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. Hm Dian Rachmat Yanuar, M. Si memaparkan bahwa dampak dari PSBB yang dilakukan beberapa kota besar seperti Jakarta, menurut informasi para perantau akan dipulangkan. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat jumlah perantau dari Kab. Kuningan bergitu banyak, maka perlu dipikirkan bersama terkait dengan jaring pengaman sosial. Program bansos yang akan digulirkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten diperlukan adanya sinkronisasi data yang akurat. Untuk tahap pertama kuota Kab. Kuningan yang mendapatkan BanGub sebanyak 44.550 RTS. Diharapkan para Camat untuk melakukan pendataan kembali karena data yang diajukan tidak boleh dobel.
Rencana penyaluran bantuan sosial ini dikatakan Sekda ada tiga tahap. Tahap pertama penyaluran akan dilakukan sebelum Bulan Ramadhan, tahap kedua disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan tahap ketiga bansos akan disalurkan Setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk hal Teknis pemadanan data hanya satu pintu yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.
Sementara itu Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH mengatakan, para Camat agar Koordinasi dengan Kepala Desa untuk mendata para perantau yang sudah mudik maupun yang belum, harus pasti jumlah total keseluruhan perantau asal Kab.Kuningan. ” Kita semua ada disini untuk menjawab harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatakan bantuan akibat covid-19, tak lupa Saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan protokol kesehatan covid, untuk kerjasama dan kerja kerasnya” ucap Bupati.
Bupati mengintruksikan kepada para Camat untuk turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan para Kepala Desa guna memastikan, memverifikasi serta memvalidasi data yang akurat. ” Pisahkan data yang sudah dicover oleh BLT, BNPT, dan PKH, sisanya data yg harus dimiliki untuk di cover dari banGub Dan bansos dari Pemkab. Sampaikan kepada para Kepala Desa untuk mengupgrade data, data penerima bansos harus yang betul-betul membutuhkan” terang Bupati. Bupati menegaskan, bahwa data tersebut maksimal masuk ke Pemkab pada Hari Rabu 15 April 2020.
Dalam rakor yang sama Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, SH., M. Si menuturkan setelah melakukan monitoring POS Covid-19 ke beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan, ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. POS covid yang dijadikan tempat kerumunan atau tongkrongan agar ditertibkan sesuai dengan fungsinya. Diharapkan para Camat bisa mengantisipasi masalah panik terkait bansos di masyarakat. Dan untuk pemudik, para Camat dan Kepala Desa agar terus melakukan pemantauan serta memberikan edukasi maupun pemahaman kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan covid-19, social distancing, Penggunaan masker, karantina mandiri bagi para pemudik selama 14 Hari.
Lebih lanjut Wabup mengatakan ” jika ada bantuan sosial dari luar Pemkab , sebaiknya bisa dikoordinir dalam satu titik agar tepat sasaran dalam penyaluran dan diberikan kepada wilayah-wilayah yang sudah di klasterkan. Saya ucapkan terima kasih kepada para Camat dan semuanya, tetap jaga kesehatan, semangat dan Saya pesen berikan motivasi, berikan semngat optimis kepada masyarakat untuk sama-sama menghadapi situasi covid saat ini” pungkas Wabup. (Bid IKP/DISKOMINFO)
