Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menggelar Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama dan pengurus Lembaga Keagamaan tahun 2014 yang bertempat di Wisma Permata Kuningan, Selasa (29/04), yang diikuti oleh para tokoh Agama, Pengurus Lembaga Keagamaan, para Guru Agama SMP/SMA se-Kabupaten Kuningan, Kasi Kesra Kecamatan se-Kabupaten Kuningan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro, S.Sos., mengatakan bahwa kerukunan umat beragama harus dapat diwujudkan dalam kehidupan saat ini, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasional agar terwujud kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pemateri yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Kementrian Agama Kabupaten Kuningan, H. Yusron Kholid, M.Si, dalam pemaparannya mengatakan dimana Kabupaten Kuningan harus bisa membuktikan bahwa Kuningan mampu sebagai miniaturnya Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama. Dimana satu sama lain dapat hidup berdampingan, bertoleransi antara satu dengan lainnya.
Sementara itu Pengurus FKUB Kabupaten Kuningan, DR. H. A Fenny Rahman, H.S., M.Pd, pada kegiatan yang sama memaparkan mengenai Konsep Demokrasi dan Toleransi Dalam pandangan Islam, dimana dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kebebasan dalam demokrasi begitupun juga halnya kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan dan bertingkah laku. Pandangan Islam terhadap demokrasi yaitu meliputi azas-azas khilafan yakni yang berhak menetapkan hukum bukan manusia, melainkan hak Allah, kedaulatan bukan ditangan rakyat tapi ditangan syari’ah, karena syari’ah merupakan wujud konkrit dari hak Allah membuat hukum. Dan Kriteria demokrasi adalah dalil syar’i dan pendapat yang paling benar/kuat dari para ulama/ahli (untuk persoalan yang normative, strategis dan keahlian), sedangkan untuk persoalan-persoalan teknis sederhana yang hukumnya mubah, kriterianya suara mayoritas. ( Sumber : Mey, Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Kuningan ).
