KUNINGAN – Kabupaten Kuningan menjadi lokasi peluncuran pilot program linieritas pengentasan kemiskinan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Senin (21/4/2025) yang langsung dikunjungi oleh Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko.
Peluncuran program ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara Bupati Kuningan dan BP Taskin RI. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Kuningan masih berada pada peringkat kedua termiskin di Jawa Barat, sehingga perlu dukungan program strategis dari pemerintah pusat.
Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, mengatakan Kuningan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan industri.
“Kuningan ini agraris, tapi potensinya bisa naik kelas menjadi industri pertanian berbasis kerakyatan,” katanya saat berdialog dengan masyarakat di Desa/Kecamatan Cimahi.
“BP Taskin akan terus menyambangi daerah-daerah miskin untuk mengenali langsung persoalannya, sekaligus menggali potensi lokal yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Dalam kunjungannya ke Desa/Kecamatan Cimahi di sini melihat masih banyak masyarakat hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka juga butuh sentuhan perhatian dari pemerintah, dan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan teknologi.
Budiman menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya fokus pada sektor pertanian. “Kita juga akan mendorong dari sisi pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat seperti UMKM dan industri rumah tangga. Semua harus saling mendukung,” ujarnya.
Bahkan pada kesempatan itu, BP Taskin turut mendemonstrasikan pemanfaatan teknologi drone pertanian. Drone ini merupakan inovasi BP Taskin yang dapat membantu petani dalam menyemprot pupuk dan insektisida, sekaligus menghemat waktu dan biaya produksi. “ Ini bagian dari strategi menjadikan masyarakat petani lebih mandiri, efisien, dan sejahtera,” katanya.
Bupati menyampaikan, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Kabupaten Kuningan. Meski mengalami penurunan dari 12,78 persen di tahun 2022 menjadi 11,88 persen pada tahun 2024, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,46 persen) maupun nasional (8,57 persen). Bahkan, Kuningan masih berada di posisi dua terbawah di Jawa Barat.
“Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya sinergi program dari pemerintah pusat yang mampu memperkuat upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.
“Tipologi kemiskinan di Kabupaten Kuningan secara umum menunjukkan korelasi erat dengan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa 69,26 persen penduduk miskin berasal dari kelompok yang tidak atau belum bekerja, disusul oleh buruh harian lepas (11,96 persen), pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen),” sebutnya.
Kecamatan Cimahi, disebutkan Bupati Kuningan, menjadi salah satu lokus penting pengentasan kemiskinan, dengan penduduk miskin yang didominasi oleh kelompok belum bekerja (62,26 persen), pedagang kecil (13,26 persen), petani (11,14 persen), dan pekerja lepas (9,01 persen).
Adapun dalam kunjungan lainnya Budiman Sujatmiko, diawali ke SD Mekarjaya, pameran UMKM di Desa Cimahi, dan dialog dengan masyarakat sekitar, OPD dan Kepala Desa, dan ke rumah warga yang tidak layak huni.
Kunjungan ini diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan Bakti Taskin se-Indonesia secara Virtual oleh Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, berlangsung di Teras Pendopo. Selaku Ketua Bakti Taskin Kabupaten Kuningan, Hj. Ela Helayati, S.Sos. (IKP/DISKOMINFO).
