Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertempat di Aula RM Mayang, Selasa (09/09/2014). Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas masing-masing pihak terkait untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dengan peserta yang terdiri dari para Kepala SKPD, para Camat, para Penanggung Jawab Galian C, para Penanggung Jawab Rumah Sakit, para Penanggung Jawab Industri Hotel, Rumah Makan di Kabupaten Kuningan yang berjumlah 70 orang. Kegiatan dibuka oleh Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Hamid Suganda.
Sementara itu dalam materinya, Kepala BPLHD Kuningan, Ir. H. Dodi Nurochmatuddin, menuturkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dan masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat .” serta Pasal 65 UU 32/2009 : “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia ”, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, masyarakat juga sekaligus memiliki kewajiban seperti tertuang dalam Pasal 67-68 “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ”. Adapun larangannya tertuang dalam Pasal 69 “ memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kuningan, Deni Hamdani, S.Sos, M.Si mengenai Penegakan Perda dan pemaparan materi dari Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada BPLHD Kuningan mengenai Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup. ( Sumber : My, Bidang Komunikasi Diskominfo Kuningan ).
