CIGUGUR- Upaya penanggulangan Covid-19 harus terus dilakukan secara masif dengan beberapa strategi, mengingat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Tingkat kerentanan masyarakat juga semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.
“Pandemi Covid-19, menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini, berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin,” ujar Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Rabu (27/7/2022) di Hotel Purnama Mulia, Jl. Ahmad Yani, Cigugur.
Oleh sebab itu, dikatakan Wabup, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat akibat pandemi ini.
“Saat ini Kabupaten Kuningan berada di level satu, itu berarti berbagai aktivitas masyarakat bisa kembali dilakukan. Namun upaya penanggulangan Covid-19 ini harus terus kita lakukan, penerapan protokol kesehatan 5 M, vaksinasi Covid-19, dan penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatmen), dengan harapan kita dapat terbebas dari ancaman Covid-19,” tutur Wabup.
Dikatakan Wabup, adanya pandemi Covid-19, juga mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan optimal. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Hal tersebut, sambungnya, menyebabkan jumlah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia semakin bertambah banyak.
“Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan suatu upaya kolaboratif terintegrasi yang dapat mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar, guna menutup kesenjangan imunitas di masyarakat. Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional,” imbuhnya.
Usai membuka Rakor tersebut, selanjutnya Wakil Bupati, diikuti Sekretaris Daerah Kab. Kuningan Drs. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kuningan dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, dan seluruh peserta yang terdiri dari Kepala SKPD dan Camat, melakukan pendandatanganan dukungan terhadap pelaksanaan Bulan Imunisasi Nasional (BIAN) Tahun 2022. (BID IKP/DISKOMINFO)
