JAKARTA – Dalam rangka Percepatan penurunan stunting pada balita sebagai program prioritas Pemerintah yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024, Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin, selaku Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Nasional, memimpin Rapat Koordinasi Nasional stunting di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat.
Bupati Kuningan, H. Acep Purnama SH MH turut hadir pada kesempatan tersebut, Jumat sore (06/10/2023).
Target dari salah satu pembangunan berkelanjutan adalah menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting. Oleh karena itu Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah termasuk program prioritas Pemerintah.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dalam hal ini memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri,” tutur Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.
“kita tidak berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024,” imbau Wapres.
“Waktu kita hanya tersisa satu tahun lagi,” tambahnya.
Disisi lain, Wapres pun mengelaborasi tantangan ke depan yang dinilai semakin berat, khususnya menghadapi tahun politik.
“Tahun depan tantangan kita pun akan semakin berat. Selain keterbatasan waktu dan besarnya target untuk dicapai, kita juga dihadapkan pada tahun politik,” imbuh Wapres.
Dengan demikian, Pekerjaan rumah pemerintah dan pihak terkait adalah memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Pelajaran dari pelaksanaan program empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting,”tegasnya.
Sebab, imbuhnya, Komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
“Komitmen politik yang kuat insyaAllah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting, dari bumi Indonesia pada tahun 2030, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” papar Wapres.
Oleh karena itu, dihadapan para kepala daerah, Wapres pun meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas
“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pungkasnya. (BagProkompim/Setdakuningan)
