KUNINGAN – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja usai libur Idul Fitri 1446 H dipastikan akan dikenai sanksi. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan hal tersebut saat menjadi Pembina apel pagi di halaman Setda Kuningan, Selasa (8/4/2025).
“Tidak ada lagi kompromi. ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas harus diberi sanksi tegas,” tegas Bupati Dian di hadapan para peserta apel yang juga dirangkai dengan kegiatan halal bihalal bersama jajaran ASN.
Ia menginstruksikan petugas GDD untuk menyisir seluruh perangkat daerah guna memastikan kehadiran ASN terdata secara menyeluruh. Penegakan disiplin, katanya, menjadi langkah awal untuk membangun etos kerja pasca-Ramadhan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap ASN yang tetap bertugas selama masa libur, khususnya di sektor perhubungan, kesehatan, kebersihan, dan ketertiban umum dan Publikasi. “Berikan penghargaan bagi ASN yang menunjukkan dedikasi tinggi,” pintanya kepada para pimpinan perangkat daerah.
Selain menekankan kedisiplinan, Bupati Dian mengajak ASN menjadikan Ramadhan sebagai momentum pembentukan karakter. Ia berharap para ASN semakin memiliki empati dan semangat melayani masyarakat.
“ASN harus menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, bukan hanya menjalankan program, tapi juga memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti warga yang masih dipasung, keberadaan rumah tidak layak huni di pusat kota, hingga persoalan sampah. Ia meminta jajaran pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
“Selain itu, jangan sampai ASN juga mempertontonkan gaya hidup mewah. Ini soal etika dan kepantasan. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan di masyarakat,” jelasnya.
Bupati Dian mengajak seluruh ASN untuk memperkuat solidaritas dan loyalitas dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi terwujudnya Kuningan yang lebih baik. “Kami bersama Ibu Wakil Bupati tidak bisa bekerja sendiri. Pembangunan daerah butuh dukungan semua pihak,” pungkasnya. (IKP/DISKOMINFO)
