Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH, Resmi lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Para asisten, Staf ahli dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kuningan, Ketua tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan, Para pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru saja dilantik serta dikukuhkan, rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik maupun online, serta undangan lainnya.
Pelantikan ini dilaksanakan melalui video conference dibeberapa titik dalam rangka mengikuti standar protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, untuk titik pusatnya sendiri diadakan di Cikaso. Rabu (19/8/2020).
Bupati Kuningan mengucapkan selamat kepada 314 pejabat yang baru diambil sumpah dan dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi. “Saudara- saudara adalah orang terpilih yang diberi amanah untuk duduk dalam jabatan, saya percaya saudara akan memegang teguh dan melaksanakan sumpah yang telah diikrarkan dengan sebaik-baiknya”Ujarnya.
Dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuningan yang berdampak pada perubahan struktur kelembagaan pada perangkat daerah di Kabupaten Kuningan yang kiranya hal ini harus diiringi dengan penyesuaian nomenklatur jabatan dan pengisian jabatan sesuai dengan kelembagaan yang baru.
Selain dalam rangka pengisian jabatan sesuai kelembagaan baru, kebijakan dilaksanakannya alih tugas dan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi sekarang ini dikarenakan adanya pejabat yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), pensiun atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan mengambil masa persiapan pensiun. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari stagnasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.
Adanya mutasi, rotasi bahkan demosi merupakan bentuk kepentingan organisasi dan dalam rangka proses pembinaan karier pegawai negeri sipil dengan pertimbangan hasil evaluasi dan penilaian kinerja serta guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi agar tetap berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. “Dengan harapan semua aparatur dapat hadir ditengah- tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”pungkasnya. (BID/IKP/DISKOMINFO)
