KUNINGAN, – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI melakukan monitoring penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Kuningan, bertempat di Kantor POS Kuningan Jawa Barat, Rabu (27/05/2020). Monitoring didampingi oleh Bupati Kuningan, Sekda Kuningan, Kadinsos Kuningan dan Kepala PT. POS Kuningan. Bantuan dana sosial dari pemerintah ini berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH menuturkan bahwa permasalahan ataupun kendala dalam penyaluran bansos terkait data selalu ada, akan tetapi Pemkab Kuningan terus berupaya untuk melakukan up date data sebaik mungkin, “by name by adress dengan melibatkan tingkat RT/RW setempat yang lebih mengetahui masyarakatnya secara nyata, kemudian untuk menghindari nepotisme. Dan untuk pelaporan data dengan membubuhkan atau membuat berita acara untuk pertanggung jawaban data yang akurat” ucap Acep.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Drs. Asep Sasapurnama, M. Si, mengatakan untuk permasalahan data ganda agar Pemkab memerintahkan Kepala Desa untuk mengubah KPM yang menerima bantuan sosial ganda, khusunya mengganti KPM BLT Dana Desa. Menurut Dirjen PFM hal ini dilakukan karena untuk penggantian KPM BLT Dana Desa relatif lebih mudah karena hanya melalui musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan KPM BLT Dana Desa dibandingkan mengganti KPM BST. Untuk penggantian KPM BST harus melalui sistem SIKS NG yang dikelola oleh Pusdatin Kessos, dimana data tersebut sebelumnya harus disahkan oleh Bupati/Walikota setempat.
Pemkab Kuningan menyampaikan ucapan “Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, kepada Pak Presiden, Pak Menteri yang telah memberikan bantuan yang begitu terasa sekali manfaatnya melalui Kebijakan-kebijakan Program Pemerintah seperti BST, PKH dan lain sebagainya, sudah berjalan dengan baik penyalurannya juga tepat sasaran, by name by adressnya. Namun demikian memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, dilengkapi” ucap Acep. Pemkab Kuningan juga akan mengusulkan, apabila ada data yang belum masuk kedalam program BST tersebut. (Bid IKP/DISKOMINFO)
