Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan menyampaikan sosialisasi perubahan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan pendaftaran kependudukan yang terpadu, efektif, efisien, terbuka, mudah, cepat dan berkualitas menuju Tertib Administrasi Kependudukan dalam rakor dan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2014, Rabu (30/04), bertempat di Wisma Permata Kuningan. Rakor dan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Kuningan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dari Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan baik dari aspek regulasi, progam, dan kegiatan sumber daya aparatur dan pembiayaan. Seperti diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kuningan telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pedoman teknis yang cukup lengkap yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.13 Tahun 2009, Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2009, No. 39 tahun 2012, No. 38 Tahun 2013, dan No. 06 Tahun 2014. Dan pada akhir tahun 2015 semua peraturan ini selesai diubah menyesuaikan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, akan tetapi regulasi yang lengkap ini tidak ada artinya bila tidak diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta seluruh lapisan masyarakat.
Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif memberikan sumbang saran pemikiran dan solusi dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan yang berkembang demi mewujudkan tertib pengelolaan administrasi kependudukan. Setiap perubahan status kependudukan memiliki dokumen kependudukan menuju Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera pada tahun 2018 dengan tata pemerintahan yang baik.
Sementara itu masih dalam kegiatan yang sama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil, Drs. H. KMS Zulkifli, M.Si,dalam laporannya mengatakan bahwa rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mengambil tema “Melalui Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Kita Kelola Administrasi Kependudukan, Setiap Perubahan Status Kependudukan Memiliki Dokumen Kependudukan Menuju Kuningan Mandiri Agamis dan Sejahtera pada tahun 2018, Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik “. Lebih lanjut Zulkiflin menjelaskan mengenai sasaran kegiatan meliputi para pekerja SKPD, Instansi Vertikal, Pemimpin Rumah Sakit, Pimpinan Organisasi terkait, Unsur Staf Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuningan, para camat, dan para Kepala Kantor Urusan agama (KUA) se-Kabupaten Kuningan dengan jumlah peserta 100 (seratus) orang. Sementara itu untuk anggaran pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014.
Sementara pemaparan materi disampaikan oleh Iwan Derajat Santana, SH dari Bidang Catatan Sipil, Kepala Bidang Analisis Kependudukan, Safrudin, SE., MH sebagai moderator dan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Kuningan, Rosjani Sekarwati, SH menjelaskan tentang Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Undang-Undang No.24 Tahun 2013. Dimana pada UU No.23 tahun 2006 untuk percetakan dokumen/personalisasi e-KTP terpusat di Kemendagri, sedangkan pada UU No.24 tahun 2013 diserahkan ke Daerah (Disdukcapil Kab/Kota). Untuk masa berlaku e-KTP yang semula berlaku hanya 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data pada individu tersebut seperti gelar, domisili dsb, dan masih banyak lagi perubahan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan yang lebih mempermudah masyarakat pada Undang-Undang No.24 Tahun 2013 ini. ( Sumber : Mey, Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Kuningan ).
