KUNINGAN –Dorong inklusi keuangan terkait pembangunan perumahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan jalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Jawa Barat. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan disela Apel Pagi, di Halaman Kantor Setda, Senin (13/10/2025).
Kerja sama strategis ini ditandatangani Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, dan perwakilan dari Bank BTN. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola keuangan daerah.
Bupati Dian, menyatakan kolaborasi dengan Bank BTN akan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan dan pengelolaan tata kelola keuangan daerah dan juga masyarakat.
Melalui kerja sama ini, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, menurutnya, masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuningan, dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan yang ditawarkan BTN, yang tidak hanya terbatas pada pembiayaan perumahan.
“Termasuk yang mungkin selama ini, khususnya di kalangan ASN, BTN identik hanya terkait dengan perumahan. Tapi ternyata berbagai layanan juga disediakan oleh BTN yang tidak kalah menarik dan tentu ini sangat mempermudah bagi masyarakat, khususnya ASN,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BTN Provinsi Jawa Barat, Waluyo, menyambut baik kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Menurutnya, kerja sama ini merupakan bagian dari tindak lanjut penandatanganan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
“Terima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Kabupaten Kuningan ini untuk bisa berkolaborasi,” ungkap Waluyo.
Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah daerah, terutama dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di kalangan ASN dan masyarakat Kuningan.
“Mudah-mudahan kami bisa membantu seluruh ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Kuningan ini, kita bisa dorong ke inklusi keuangan, literasi keuangan, dan tentu juga terkait dengan pembiayaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan,” katanya.(IKP/DISKOMINFO/PROKOMPIM)
