KUNINGAN- Dalam dalam salah satu point Nawa Cita Presiden Jokowi menyatakan “Membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pentingnya keberadaan desa kemudian melahirkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang disambut sangat baik oleh seluruh kalangan, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat.
“Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola dana desa, aset desa, dan potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, dalam Forum Group Discussion (FGD) Model Implementasi Program Desa Pinunjul Tematik Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Kabupaten Kuningan, Rabu (3/8/2022) di Aula Bappeda Kab. Kuningan.
Disampaikan Wabup, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa, dikatakan Wabup, tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi perlu dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat, termasuk akademisi.
“Saat ini, Kabupaten Kuningan mengusung Visi KUNINGAN MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin dapat berjalan sendiri, perlu dukungan seluruh pihak, termasuk butuh peran serta para akademisi dalam mewujudkan desa-desa pinunjul di Kabupaten Kuningan. Dengan melakukan kajian-kajian, serta program pemberdayaan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa,” tuturnya.
Menurut Wabup, keterlibatan akademisi dalam pembangunan di daerah perlu dimaksimalkan, baik dibidang pendidikan, kewirausahaan, pertanian, pariwisata, serta pada sektor lainnya. Wabup menyebut, dengan terlibatnya akademisi dalam setiap pembangunan daerah, diyakini akan memberikan dampak positif serta dapat membawa keberhasilan untuk mewujudkan visi KUNINGAN MAJU.
“Dengan adanya sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi dan berbagai pihak dalam pembangunan, akan menjadi kekuatan dalam keberhasilan pembangunan di suatu wilayah,” imbuhnya.
Dalam FGD yang digelar Universitas Padjadjaran (Unpad), Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut, dihadiri tim peneliti Unpad DR. Savitri Aditiyani, S.S., M.Pd, DR. Darto, S.IP., M.Si, DR. Dra. Rita Myrna, M.S, serta sejumlah perwakilan SKPD terkait dilingkup Pemkab Kuningan. (BID IKP/DISKOMINFO)
