KUNINGAN- Kabupaten Kuningan semakin memperkuat komitmennya untuk mewujudkan wilayah yang sehat dan layak huni melalui program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Pembinaan KKS untuk wilayah Ciayumajakuning, yang digelar oleh Sekretariat Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024) di Ruang Rapat Linggajati, Setda Siliwangi Kuningan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari lima kabupaten/kota, yakni Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kota Cirebon.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan, Taufik Rohman, membuka acara tersebut sekaligus memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh daerahnya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program KKS bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah gerakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Melalui program KKS, Kabupaten Kuningan berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman” ujar Taufik.
Target Kabupaten Sehat
Kabupaten Kuningan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator KKS. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan daerah ini mencapai status 100% Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Pj Sekda juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya menurunkan angka prevalensi stunting sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan semua indikator KKS dapat terpenuhi. Penilaian mandiri untuk KKS 2025 sedang kami lakukan, dengan target menciptakan wilayah yang sehat, aman, dan nyaman,” tambahnya.
Taufik Rohman berharap, melalui pembinaan ini, Kabupaten Kuningan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan, sehingga mampu menjadi salah satu kabupaten sehat terbaik di Jawa Barat.
“Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Dengan lingkungan yang sehat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera,” pungkasnya.
Sembilan Tatanan KKS
Dalam pembinaan ini, Sekretaris Forum Jabar Sehat, Sriyuda Hermansyah, menjelaskan pentingnya sembilan tatanan KKS sebagai panduan dalam pelaksanaan program. Tatanan tersebut meliputi kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pasar, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana.
“Kabupaten/Kota Sehat adalah program strategis yang melibatkan berbagai sektor. Keberhasilannya bergantung pada sinergi lintas sektor dan kepatuhan terhadap 150 indikator yang telah ditetapkan,” ujar Sriyuda.
Ia menambahkan bahwa tahun 2024 adalah masa pembinaan bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Seluruh daerah diharapkan dapat meningkatkan performa dan mempersiapkan diri untuk penilaian pada tahun 2025.
Kolaborasi Menuju KKS
Kegiatan pembinaan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan dari lima kabupaten/kota. Para peserta berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan KKS di daerah masing-masing.
“Kabupaten Kuningan telah menjadi contoh bagaimana sebuah daerah dapat memaksimalkan potensi lokal untuk mendukung program nasional. Kami optimis, dengan kerja sama yang solid, semua target KKS dapat tercapai,” ungkap Sriyuda.
Sementara, Sekretariat TP KKS Provinsi Jawa Barat, Muftiah Yulismi, S.PSIM.I.KOM., disela-sela kegiatan mengemukakan, tujuan diadakannya rakor ini untuk memonitor implementasi kebijakan pelayanan dasar di kabupaten/kota serta mempersiapkan teknis penghargaan KKS 2025.
“Dengan petunjuk teknis dan sistem informasi Sipantas yang telah diluncurkan, setiap daerah wajib menginput dokumen sebagai syarat usulan,” ujar Muftiah.
Selanjutnya Muftiah menyoroti pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam memenuhi indikator- indikator yang tersebar dalam sembilan tatanan KKS. Untuk itu, sambungnya, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu fokus pendampingan karena pernah meraih penghargaan Wistara, level tertinggi KKS.
“Pada 2025, ada level baru, Paripurna. Level ini untuk kabupaten/kota yang tiga kali meraih Wistara.
Dikatakan Muftiah, dalam mengejar target, Bappeda dan Dinas Kesehatan berperan penting melalui pemetaan dan penyediaan data sanitasi. Pendanaan alternatif seperti CSR dan dana zakat juga dioptimalkan untuk mendukung infrastruktur sanitasi.
“Selain pemenuhan indikator, digitalisasi dokumen melalui Diskominfo menjadi prioritas agar data aman dan berkualitas. Semua ini bertujuan memastikan kesiapan Jawa Barat mempertahankan predikat Pembina Terbaik 1 pada 2025,” tegas Muftiah.
“Dengan langkah ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning mampu bersaing, berkontribusi pada capaian KKS, dan membawa Jawa Barat kembali ke puncak prestasi nasional.” Pungkasnya. (IKP/DISKOMINFO)
