Korpri Kabupaten Kuningan membahas program kerja kedepan melalui rapat kerja jajaran pengurus, satker, serta pengurus Korpri Kecamatan dan Dinas. Raker yang dipimpin langsung Ketua DPK. Korpri Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si tersebut bertempat di Hotel D’ Senopati Yogyakarta, Sabtu 27/7.
“Dalam rapat kerja ini kita berupaya mencurahkan pikiran dan kemampuan kita dalam merancang program kerja DP Korpri Kabupaten Kuningan ke depan”. Papar Dian mengawali arahannya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang merupakan salah satu langkah pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi. Korpri dituntut untuk bekerja lebih efisien, lebih cepat dan lebih berkualitas. Hal ini diterapkan guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja ini saya mengajak kepada kita semuanya, untuk mengubah orientasi kerja Korpri, bukan orientasi prosedur tapi orientasi hasil. Dengan berorientasi hasil, prosedur akan mengikuti karena prosedur telah menjadi satu ketetapan. Tentu saja hasil yang dicapai adalah hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Jadi jika kita mendesain satu rencana kerja, desainlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak perlu banyak program. Program boleh sedikit, tapi fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, dapat dikontrol, mudah mengeceknya, hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
Melalui rapat kerja ini Dian mengajak kepada seluruh jajaran pengurus, satker, para pengurus unit korpri untuk sama-sama mengevaluasi kinerja organisasi setahun yang lalu, jika ada yang kurang mari kita perbaiki, dan yang baik harus kita pertahankan. Sebagai ketua korpri saya juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota korpri. pada tahun sebelumnya, korpri pernah meluncurkan perumahan murah untuk anggota, pemberian beasiswa bagi anak anggota korpri golongan 2, selain itu, ada juga pemberian uang kadeudeuh bagi mereka yang memasuki masa purnabhakti. sayangnya dengan iuran yang minim, uang kesejahteraan senilai 5500 per orang hanya mampu dikembalikan sebagai uang kadeudeuh kurang lebih senilai 600 ribu rupiah per orang. rasanya dengan pengabdian sekian puluh tahun uang 600 ribu tidak sepadan dengan dedikasi para purnabhakti ini. sekiranya tidak berkeberatan dalam rapat ini saya pun mewacanakan kenaikan iuran kesejahteraan. sehingga para purnabhakti bisa diberikan uang kadeudeuh yang lebih layak.
Pada kesempatan yang baik ini saya juga mewacanakan pembuatan kartu anggota korpri daerah. kartu anggota ini menjadi kartu identitas dan basis data anggota korpri se-kabupaten kuningan. kartu anggota ini dapat digunakan sebagai kartu akses bagi anggota korpri dalam memanfaatkan program pusat, seperti program ‘gampang umrah bareng korpri’ (gubk) yang dicanangkan korpri pusat. program ini tidak akan memberatkan pegawai negeri sipil khususnya anggota korpri. karena, ASN tidak perlu lagi susah payah mengumpulkan uang hanya untuk berangkat umroh, sebab pembiayaan sudah ditalangi dan mereka hanya tinggal mengangsur saja. nanti akan kita sepakati teknis pembuatan kartu ini. Tutup Dian
