KUNINGAN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 guna menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2024, hari ini serentak digelar di tiga kecamatan, diantaranya Kecamatan Darma, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cigugur. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si hadir pada Musrenbang Kecamatan Luragung, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Luragung pada Senin (06/02/2023). Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Fraksi PKS Dapil 4 Kuningan, Etik Widiati, Ketua tim III Monitoring Kabupaten Kuningan, Ukas Suharsaputra, Kepala Desa Se-Kecamatan Luragung, Kaur Perencanaan Se-Kecamatan Luragung dan Kasi Kesra Se-Kecamatan Luragung.
Plt Camat Luragung, Een rustendi, S.sos.,Mpd menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan Luragung ini bertujuan guna membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
“Ada 88 usulan kegiatan yang terhimpun dari 16 Desa Se-Kecamatan Luragung, besar harapan saya seluruhnya kegiatan tersebut dapat terealisasi di Kecamatan Luragung” harapnya.
Sementara itu Anggota DPRD Fraksi PKS Dapil 4 Kuningan, Etik Widiati menekankan 5 pendekatan proses perencanaan. Diantaranya politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) yang harus diterapkan dalam rangkaian proses perencanaan Musrenbang. Agar menghasilkan perencanaan yang tidak hanya baik, namun juga bermanfaat untuk masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyebutkan ada bnyak persoalan di masyarakat yang harus segera direspon dan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. Namun disamping itu juga ,ada banyak potensi yang seyogianya harus mendapatkan perhatian, salah satunya adalah Desa kuliner unggulan di Kecamatan Luragung.
“Desa kuliner harus dibahas agar bisa menghasilkan dan mendongkrak ekonomi di daerah sekitarnya,” katanya. “Kemudian persoalan air bersih, stunting dan jalan yang rusak tidak kalah penting untuk dibahas serta di carikan solusinya”
Menurutnya, pembangunan Desa secara paripurna harus melibatkan berbagai pihak. Seperti konsep Penta-Helix atau multipihak, dimana unsur Pemerintah, Akademisi, Badan Atau Pelaku Usaha, Masyarakat Atau Komunitas, Dan Media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif sehingga kemudian pada akhirnya menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Mari jadikan Musrenbang ini sebagai sarana komunikasi multi pihak untuk menjaring aspirasi, menyamakan persepsi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah di tahun 2024.” Pungkasnya. (BagProkompim/SetdaKuningan)
