Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dadang Supardan, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditunjuk oleh pengguna anggaran agar memahami regulasi yang ada. Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, di Ruang Linggajati, Aula Rapat Setda Kabupaten Kuningan, Senin (9/7/2018).
“Pembangunan daerah tak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu memahami aturan yang baru yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Dadang Supardan, yang saat itu didampingi Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos, M.Si.
Sebelumnya yaitu Perpres 54 tahun 2010. Perpres 16 tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, sehingga untuk tahun 2019 sudah menggunakan Perpres yang baru.
Menurutnya, dengan memahami regulasi akan memacu percepatan pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu melalui sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan arah sehingga terbebas dari indikasi tindak pidana korupsi.
“Sasaran sosialisasi ini yaitu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Dadang Supardan.
Ia memandang kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk menyukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan serta menekan permasalahan yang akan muncul pada masa mendatang. (Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan).
