KUNINGAN – Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kuningan mendapatkan pembinaan dari Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi layanan yang terus berulang-ulang bermasalah, baik tentang kehadiran, layanan, penyediaan obat, maupun sikap terhadap pasien. Selain itu, evaluasi berkala bagi Puskesmas akan dilakukan.
Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan primer, yang berarti harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kedisiplinan tenaga medis dan pegawai Puskesmas harus diperhatikan.
“Mengobati itu bukan hanya soal fisik, tapi juga batin. Ketika tenaga medis melayani dengan empati, hormat, dan respek terhadap pasien, maka kesembuhan bisa lebih cepat terjadi. Sebaliknya, jika pelayanan tidak ramah, tidak berempati, maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Bupati.
Pembinaan dihadiri oleh Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, SH, S.Km, Pj Sekda Kuningan Beni Prihayatno, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, Plt BKPSDM, Purwadi Hasan Darsono, S.Hut, M.Sc, Inspektur, Drs. H. Deniawan, M.Si. dan pejabat lainnya, berlangsung di Aula Setda, Senin 17 Maret 2025.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pemahaman dan wawasan yang lebih luas terkait dunia kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab kolektif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Tak sampai disitu, Bupati menyinggung berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, seperti kurangnya keramahan petugas, keterbatasan obat, hingga ambulans yang tidak beroperasi optimal. Untuk itu, ia meminta agar evaluasi dilakukan secara periodik guna memastikan perbaikan layanan.
“Saya minta Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi secara berkala. Kita bisa memberikan reward bagi tiga Puskesmas terbaik setiap bulan dan mengumumkan tiga yang terburuk agar mereka termotivasi untuk memperbaiki kinerja,” katanya.
Bupati menekankan bahwa prinsip utama dalam pelayanan publik adalah kepercayaan. Oleh karena itu, komitmen untuk terus melakukan pembenahan, baik dalam pelayanan kesehatan, infrastruktur, hingga administrasi kependudukan, harus dijalankan secara konsisten.
“Kita sudah berkomitmen sebagai abdi masyarakat dan negara untuk memberikan pelayanan terbaik. Saya akan terus memastikan ada perubahan yang nyata. Jika ada layanan yang terus berulang-ulang bermasalah, itu terlalu! dan tentu akan ada sanksinya,” pungkasnya dengan tegas. (IKP/DISKOMINFO/PROKOMPIM)
