KUNINGAN, – Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Perencanaan Dukungan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan (PILKADA) Tahun 2023, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis 16/07/2020. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si , hadir dalam rapat Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z Fauzi, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Ondin Sutarman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan, Kabag Hukum, BAPPEDA, BPKAD, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan menuturkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) perlu adanya dukungan dari kita semua. Dan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pilkada adalah Hibah Daerah kepada Penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan Denpom). Lebih lanjut Sekda mengatakan, “untuk membiayai pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kuningan, jika mengingat kondisi APBD Kuningan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun anggaran, maka diperlukan saving anggaran melalui 2 atau 3 Tahun anggaran APBD sehingga diperlukan membentuk Dana Cadangan” tuturnya. Untuk membentuk Dana Cadangan diperlukan membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Dalam rapat tersebut KPU Kabupaten Kuningan dan Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan usulan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z Fauzi mengatakan, ” pada rapat sebelumnya yang dilakukan pada Hari Selasa lalu, 7 Juli 2020, mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2023 untuk KPU sebesar 75, 1 Milyar, kini megalami perubahan menjadi 80,4 Milyar dengan asumsi covering anggaran Pilkada 100 % dibiayai APBD Kuningan. Namun, dalam pelaksanaannya sangat mungkin terdapat cost sharing dengan APBD Provinsi seperti di tahun 2018. Mengingat, pelaksanaannya bersamaan dengan Pilgub Jabar” jelasnya. Anggaran tersebut antara lain untuk kebutuhan honorarium penyelenggara Adhoc dan seluruh tahapan penyelenggaraan dari awal sampai akhir.
Sementara untuk usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada dari Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Ondin Sutarman mengatakan masih sama dengan usulan pada rapat sebelumnya yakni sebesar 23,5 Milyar. “Anggaran tersebut digunakan untuk honorarium 2800 personil, penyelenggaraan Rakor, Rapat Teknis dan Sosialisasi.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Peraturan Daerah (Perda) terkait Dana Cadangan Pilkada harus segera ditetapkan Tahun 2020 ini sebelum penetapan APBD Kabupaten Kuningan.(Bid IKP DISKOMINFO)
