KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Kuningan mendapat Piagam Penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah pusat atas capaian WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Kuningan. Piagam Penghargaan Atas Opini WTP Tahun 2021 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Abdul Rahman kepada Bupati Kuningan Acep Purnama disaksikan Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar , Kepala BPKAD Kuningan, serta para Kepala OPD Kuningan di Halaman Setda Kabupaten Kuningan usai apel pagi, Senin (7/11/2022).
Selain piagam penghargaan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, juga menerima plakat yang diserahkan langsung oleh Perwakilan dari KPPN Kuningan. Pemberian plakat ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian WTP minimal lima kali berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri telah meraih WTP selama delapan kali.
Abdul Rahman menyampaikan bahwa penyerahan piagam dan plakat ini merupakan amanah dari Menteri Keuangan atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal capaian opini WTP atas laporan keuangan.
“Capaian yang baik perlu terus didorong sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik,” ujar Acep.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kuningan Acep Purnama sangat bersyukur atas raihan tersebut. Tentunya raihan ini berkat kerja keras semua perangkat daerah.
“Raihan WTP yang ke delapan ini menjadikan kami semangat dalam membangun Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Acep Purnama menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan melalui KPPN Kuningan atas penyerahan plakat dan penghargaan itu.
“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan,” ucapnya.
Bupati Acep juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas seluruh pengelola keuangan baik itu di tingkat SKPD maupun di tingkat kabupaten.
“Harapan kita bersama agar opini WTP terus dan tetap kita pertahankan. Dan janganlah kita terlena atas raihan WTP, Apa yang masih kurang tolong dibenahi agar opini ini bisa kita pertahankan dan tidak kalah penting bisa terhindar dari masalah hukum,” tandasnya. (Bid IKP/ Diskominfo).
