Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di indonesia bergerak begitu cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi sangat tinggi. Tentu saja kondisi ini berdampak terhadap meningkatnya penyediaan layanan komunikasi melalui perluasan cakupan area yang salah satunya melalui menara telekomunikasi. Di Kabupaten Kuningan sendiri, saat ini terdapat 245 menara telekomunikasi, yang barada di 32 Kecamatan dan tersebar di 134 Kelurahan/Desa. Melihat fenomena tersebut diperlukan regulasi yang bertujuan agar pembangunan menara telekomunikasi tetap memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai regulator telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan, obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Drs.Agus Sadeli, M.Pd didampingi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Drs.Yusup Sopyan mengatakan, bahwa pemungutan retribusi menara telekomunikasi sudah di laksanakan sejak tahun 2012, sementara kisaran besarnya retribusi mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. 17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus. Selanjutnya Agus Sadeli menjelaskan, bersasarkan data dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk tahun 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 pemasukan dari retribusi menara telekomunikasi sudah mencapai Rp.1.262.213.537 dari target Rp.1.211.974.319. ÔÇ£Pembayaran retribusi menara telekomunikasi untuk tahun 214 telah melebihi dari target (Over Target) dan diperkirakan kedepan akan mengalami peningkatan dengan bertambahnya menara telekomunikasi, karena ada beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan yang masih blank spot atau belum bisa menerima signal selulerÔÇØ kata Agus. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, Drs.Yusup Sopyan menambahkan, dari jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kuningan Jumlah potensi retribusinya sebesar Rp.1.317.690.831. ÔÇ£berarti dari jumlah retribusi yang masuk masih ada sisa pungutan retribusi sebesar Rp.55.487.283 dan perlu saya sampaikan bahwa pembayaran retribus ini dilakukan oleh pelaku usaha jasa menara telekomunikasi atau provider, dengan membayarkan langsung ke rekening kas daerahÔÇØ kata Yusup. Selanjutnya Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs.Agus Sadeli, M.Pd berharap, agar pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Kuningan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, hal ini tentunya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa di bidang telekomunikasi.(Yd)
