KUNINGAN – Ribuan warga penerima manfaat di lima kecamatan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Launching pendistribusian dilakukan oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., berlangsung di Kantor Kecamatan Ciawigebang, Jumat (26/9/2025).
Kegiatan ini digelar serentak di Kecamatan Ciawigebang, Ciniru, Hantara, Jalaksana, dan Japara. Khusus di Ciawigebang, jumlah penerima manfaat sekitar 1.100 orang sehingga distribusi dilakukan dalam tiga sesi, pagi, siang, dan sore.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharudin, melaporkan adanya temuan serius terkait penyalahgunaan bantuan. Menurutnya, dalam sejumlah kasus, kartu ATM penerima digunakan oleh anggota keluarga lain untuk judi online. “Kalau dari ibu-ibunya, kecil kemungkinan. Justru penyalahgunaannya terjadi di lingkaran keluarga dekat,” jelas Toto.
Ia juga mengingatkan agar kartu penerima bantuan disimpan dengan baik. Selain itu, Toto memperkenalkan program baru bernama Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem (Desil 1). Program berbasis boarding school ini ditanggung penuh pemerintah, termasuk makan, minum, dan pakaian. Di Kuningan, rintisannya ada di SMPN 6,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BNI Kuningan, Luki Perdana, menyebutkan Kabupaten Kuningan mendapat tambahan alokasi penerima bantuan sebanyak 15.557 orang yang harus tuntas sebelum 2 Oktober 2025.
“Kartu dan PIN sudah aktif, tinggal validasi data ke pusat. Tambahan alokasi ini setara Rp18 miliar dana bantuan yang akan berputar di Kuningan, di luar anggaran existing sekitar Rp50 miliar,” terang Luki.
Menurutnya, ke depan distribusi bantuan akan terintegrasi dengan koperasi lokal sehingga penerima manfaat juga menjadi anggota koperasi. Skema ini dirancang agar lebih dekat ke masyarakat sekaligus menggerakkan UMKM pangan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Kuningan menekankan agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dasar. “Bantuan ini jangan disalahgunakan. Saya sedih apalagi mendengar ada yang memakainya untuk judi online. Pemerintah hadir dengan segala keterbatasan. Karena itu, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, bahkan bisa ditabung untuk usaha,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencatat jumlah warga sangat miskin (Desil 1) di Kuningan mencapai 51.806 KK atau 156.605 jiwa, sedangkan kategori miskin (Desil 2) mencapai 44.600 KK atau 141.544 jiwa.
“Oleh karena itu, Pemkab Kuningan bersama BNI mendistribusikan KKS kepada 15.557 penerima manfaat PKH dan BPNT se-Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Bupati Dian berpesan, bantuan pemerintah itu tidak selamanya, jadi memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukan yang tepat.
“Syukur kalau bisa menyisihkan sebagian untuk modal usaha kecil-kecilan agar bisa meningkatkan taraf hidup, sehingga bisa graduasi mandiri atau keluar dari kemiskinan,” ungkapnya. (IKP/DISKOMINFO/PROKOMPIM)
