KUNINGAN-, Percepatan Pencegahan Stunting merupakan program Nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Untuk dilakukan penanggulangannya sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan dengan melibatkan multi sektor terkait. Maka dari itu Sekretaris Daerah Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. memberikan materi dan membuka acara Pertemuan Diseminasi Informasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan tahun 2020 bertempat di Prima Resort Sangkanurip, Kamis (11/2/2021).
Dalam sambutannya Sekretaris daerah menyampaikan, Di tahun 2020 ini selain Covid-19, Stunting masih merupakan masalah Nasional yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama (gizi kronis), mulai dari bayi dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut data hasil bulan penimbangan bayi dan balita pada bulan agustus 2020 di Kabupaten Kuningan, dari jumlah 68.033 bayi dan balita yang ditimbang, sebanyak 5.016 atau 7,37% mengalami Stunting (pendek dan sangat pendek). Sedangkan, dari laporan data pemeriksaan ibu hamil sampai dengan bulan September 2020, dari jumlah 7.466 ibu hamil yang diperiksa, terdapat 669 atau 8,9% ibu hamil mengalami kekurangan energy kronik (kek).
“Masalah stunting berdampak sangat serius, disamping menyebabkan anak berbadan pendek, lemahnya kemampuan dalam berpikir, juga beresiko sering terkena penyakit, yang disebabkan oleh masalah yang multi komplek sehingga dalam penanggulangannya memerlukan penanganan yang serius, tidak saja oleh jajaran kesehatan namun melibatkan semua sektor terkait baik dalam penanganan faktor spesifik (langsung) maupun sensitif (tidak langsung).” ujarnya
Selanjutnya Sekretaris Daerah memaparkan, Prevalensi stunting berdasarkan data riskesdas Kemenkes RI (3 Januari 2018), secara nasional sebesar 30,8%, Jawa barat 31,1% dan Kabupaten Kuningan sebesar 28%. Pemerintah menargetkan angka stunting nasional sampai tahun 2024 bisa turun dibawah 20%.
“Untuk tahun anggaran 2020 dengan dasar data pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm) bulan desember tahun 2019, Kabupaten Kuningan telah mengintervesi stunting di 14 kecamatan dan 24 desa/kelurahan lokus, sesuai dengan keputusan Bupati Kuningan nomor: 440/kpts.377-bapeda/2020 tentang penetapan wilayah kecamatan dan desa/kelurahan lokus penanggulangan stunting tahun anggaran 2020” ujarnya
Masalah Stunting disebabkan oleh 3 faktor yaitu, Penyebab mendasar; pendidikan, kemiskinan, dan sosial budaya, Penyebab tidak langsung ketahanan pangan keluarga, pola asuh, pola makan, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, dan Penyebab langsung kurang asupan gizi dan penyakit. Untuk penanggulangannya melibatkan berbagai sektor, baik sektor kesehatan maupun non kesehatan.
Secara umum intervensi penanggulangan Stunting terdiri dari intervensi spesifik atau langsung, umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, sedangkan intervensi sensitif atau tidak langsung, dilakukan oleh berbagai sektor di luar kesehatan. Intervensi spesifik memberikan kontribusi 20%, sedangkan intervensi sensitif bisa memberikan kontribusi sampai 80% dalam penanggulangan stunting
Untuk mendukung adanya integrasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan stunting, maka telah disusun dokumen rencana aksi daerah (RAD), Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan operasional oleh dinas instansi/ opd terkait yang menyatukan perencanaan pembangunan dalam penanggulangan stunting dan gizi buruk dalam rangka mewujudkan sdm berkualitas di kabupaten kuningan.
Sekda berharap dengan adanya dokumen rencana aksi daerah ini, penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kuningan.
Hadir dalam acara tersebut , Kepala SKPD terkait dan para camat. (BID/IKP/DISKOMINFO)
